logo rilis

Pilkada dan Intervensi Kekuasaan
Kontributor
RILIS.ID
20 Juni 2018, 22:02 WIB
Pilkada dan Intervensi Kekuasaan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

Oleh Eroby J Fahmi
Jurnalis

PELAKSANAAN Pilkada serentak 27 Juni 2018 tersisa tujuh hari lagi. Menjelang detik-detik penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan kontroversial, mengangkat polisi aktif, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol M Iriawan (Iwan Bule), sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

Sontak, keputusan ini mendapat reaksi penolakan dari publik. Banyak pihak menduga, langkah Pemerintah ini erat kaitannya dengan pemenangan salah satu calon gubernur-wakil gubernur tertentu. 

Walaupun, baik Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, maupun Iwan Bule sendiri membantahnya, publik masih ragu atas kesungguhan penguasa dalam menjaga netralitasnya pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Jabar.

Sebetulnya, kekhawatiran publik ini tak hanya terjadi di Jabar saja. Tercatat, ada 171 daerah yang bakal menggelar Pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang. Maka wajar dan sah saja bila publik bereaksi keras atas sikap pemerintah tersebut. 

Karena, bisa saja langkah pemerintah itu seperti memberi contoh kepada 'para penguasa' di daerah untuk berlaku sama, menghalalkan segala cara demi memenangkan kandidat kepala daerah yang disukainya.

Bukan rahasia umum lagi, adanya intervensi dari kekuasaan terhadap gelaran Pilgub dan Pilkada selama ini memang kerap terjadi, baik secara kasatmata maupun tersembunyi.

Meskipun undang-undang mengatur tegas larangan intervensi dari penguasa beserta ancaman sanksinya, namun 'tangan-tangan' kekuasaan acap kali bermain dalam menentukan siapa yang menang dan kalah.

Penguasa dan lingkarannya, seakan tak pernah kehilangan akal agar kepala daerah terpilih adalah yang sesuai dengan kepentingan dan kelompoknya. Atau, bila yang maju adalah petahana, maka 'tangan-tangan' kekuasaan dipersiapkan sedemikian rupa demi terpilih kembali.

Untuk mewujudkannya, selain melalui oknum-oknum aparatur sipil negara (ASN), atau pegawai negeri sipil (PNS), 'tangan-tangan' kekuasaan juga kerap 'merangkul' para penyelenggara pemilu.

Tak aneh, bila sejak 2012 hingga 18 April 2018 ada 1.003 perkara yang dilaporkan ke  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan jumlah penyelenggara pemilu teradu yang sudah diputus sebanyak 3.831 orang!

Ratusan penyelenggara pemilu yang dipecat DKPP mayoritas karena terbukti melanggar kode etik. Seperti, penyuapan, pelanggaran hukum, perlakuan tidak adil, manipulasi suara, dan benturan kepentingan.

Maka sejatinya, apapun modus yang disiapkan dan dilakukan penguasa untuk mempengaruhi hasil Pilkada, tak akan berjalan bila penyelenggara Pemilu bergeming, dan tidak menoleransi sedikitpun intervensi kekuasaan.

Mau jungkir balik seperti apapun 'tangan-tangan' kekuasaan bermanuver, tak akan berpengaruh bila semua penyelenggara pemilu teguh dengan sumpah janjinya untuk menyelenggarakan pemilu sesuai prinsip-prinsip Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017, yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Tolak rayuan, janji manis, ataupun surga-surga duniawi lainnya untuk memanipulasi hasil Pilkada, atau melakukan kecurangan sesuai yang diharapkan kekuasaan. Dan, jangan takut bila ada 'tangan-tangan' kekuasaan yang mengancam hal tertentu bila tak menuruti kepentingan mereka.

Pada momen Pilkada serentak 27 Juni 2018 yang hanya tersisa hitungan hari itu, sebaiknya semua penyelenggara Pemilu kembali meneguhkan sikapnya untuk menyelenggarakan Pilkada sesuai amanat peraturan perundangan, dan kode etik penyelenggara pemilu demi terciptanya pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Pilkada yang akan berlangsung Rabu minggu depan tersebut, merupakan batu ujian bagi penyelenggara Pemilu untuk suksesnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 17 April 2019 mendatang.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)