logo rilis
Pilkada dan Agenda Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (selesai)
Kontributor
RILIS.ID
17 Mei 2018, 14:45 WIB
Pilkada dan Agenda Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (selesai)
Firman Jaya Daeli. FOTO: Istimewa

Oleh Firman Jaya Daeli
Penasihat BPP PKN dan Mantan Anggota Komisi Politik Dan Hukum DPR


BPP Provinsi Kepulauan Nias (PKN) pada dasarnya merupakan unit satuan organisasi yang bersifat kemasyarakatan yang muatan dan cakupan fungsi, tugas, dan kerjanya strategis dan teknis. Hal ini untuk menunjukkan secara murni bahwa organ ini hadir untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka Pembentukan Provinsi Nias. 

Selanjutnya untuk menguatkan dan melengkapi keberadaan BPP PKN Pusat agar memiliki legitimasi, hubungan, dan kebersamaan yang kooperatif dengan jajaran eksekutif dan legislatif di Kepulauan Nias maka posisi BPP PKN berada dan berlokasi di Kepulauan Nias. Sekaligus menaungi BPP PKN Perwakilan Medan dan BPP PKN Perwakilan Jakarta. BPP PKN Jakarta dan Medan sejak dibentuk telah bekerja sepenuhnya dengan pengabdian dan pengorbanan luar biasa, tidak pernah mundur selangkah pun dan tidak pernah kehilangan harapan sedikitpun. 

BPP PKN Jakarta dan Medan sudah menoreh pengabdian dan pengorbanan tanpa batas, tanpa jerih payah, dan tanpa kenal lelah untuk bekerja dan berjuang sepenuhnya dalan rangka Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Hal demikian semua karena kerjasama yang baik dan tepat, dan atas kasih kuasa Tuhan, serta dukungan penuh dan tulus dari masyarakat. 

Format unit satuan organisasi serta kualitas dan intensitas tugas kinerja BPP PKN tergolong baik, bagus, dan efektif. BPP PKN adalah salah satu model bagus di antara sekian kepanitiaan lain yang juga memperjuangkan pembentukan DOB (calon provinsi) di wilayah lain di Indonesia.

Setiap dan semua tingkatan BPP PKN berfungsi dan bertugas berdasarkan tingkatan masing-masing. BPP PKN Medan menangani urusan tingkat Provinsi Sumut di Medan, sedangkan BPP PKN Jakarta selain turut mengurusi perihal tingkat Provinsi Sumut di Medan, juga sepenuhnya mengurusi tingkat Nasional di Jakarta. 

Kepengurusan BPP PKN Pusat apalagi BPP PKN Perwakilan Medan dan Jakarta selama dan sebelum ini sudah lama menunjukkan kualitas dan prestasi hasil kerja yang gemilang untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Setiap dan semua prosedur, mekanisme, tahapan, tatacara pembentukan daerah otonom baru (DOB) tingkat provinsi telah diikuti, dilalui, dan dilengkapi oleh BPP PKN. 

Kerjasama internal kepengurusan BPP PKN dan kerjasama BPP PKN dengan ekternal beserta dukungan eksekutif, legislatif, dan berbagai pihak di setiap dan semua tingkatan menjadi modal kuat ketika menyiapkan semua persyaratan mutlak dan tambahan dalam rangka pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. BPP PKN sesungguhnya dan senyatanya sebelum dan saat September 2014 berhasil memperjuangkan agenda Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias untuk dibahas dan diproses menjadi UU Provinsi Kepulauan Nias. Seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan semua pihak sudah mendukung bahkan menyetujui. 

Pembahasan terhenti di tahapan akhir sebelum memasuki sidang Paripurna DPR. Ketika itu keputusan politik berkesimpulan bahwa tak ada satupun DOB yang ditetapkan menjadi daerah otonom dalam UU. Keputusan politik ini bukan disebabkan faktor BPP PKN. Dipastikan dan ditegaskan bahwa BPP PKN tidak gagal, bahkan setelah itu (September 2014), BPP PKN khususnya Perwakilan Jakarta tahun 2015 semakin aktif dan tertantang untuk meningkatkan doktrin dan semangat kerja untuk memperjuangkan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. 

BPP PKN melanjutkan perjuangan dengan mengorganisasikan dan melaksanakan sejumlah kegiatan, mulai dari tahun 2015 sampai sekarang ini dan berlanjut seterusnya sampai terwujud dan terbentuk Provinsi Kepulauan Nias. Dengan demikian BPP PKN di setiap dan di semua tingkatan (BPP PKN Pusat, BPP PKN Perwakilan Medan, BPP Perwakilan Jakarta) tidak pernah demisioner, malah justru semakin bertambah kerja dan kegiatan. Dipastikan bahwa sampai sekarang masih ada dan bergerak organ unit kelembagaan dan kepengurusan BPP PKN, masih tumbuh dan berjalan. Sistem, administrasi, dan manejemen BPP PKN, masih ada dan berkembang maju melakukan program kerja dan kegiatan BPP PKN. 

BPP PKN selama ini selalu bekerja maksimal dan berjuang optimum. BPP PKN senantiasa terus menerus melakukan setiap dan segala hal yang berkaitan dengan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sembari menunggu adanya peraturan pemerintah (PP) mengenai desain dan penataan daerah otonom. 

DPR dan BPP PKN senantiasa bergerak terus dengan setia dan tulus sembari menanti kebijakan pemerintah mengenai pembentukan DOB. Agenda Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias harus menjadi dan semoga merupakan solusi untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat serta mengembangkan dan memajukan wilayah Kepulauan Nias. 

Yakini, percayai, dan sekaligus bekerjalah dalam suasana keutuhan, kebersamaan dan kekeluargaan dengan semangat persaudaraaan, persahabatan, persatuan dan gotong royong. Menurut Ketum BPP PKN Christian Zebua sembari mengutip pernyataan BPP PKN sebelum ini dan kebijakan pemerintah nasional mengenai kewilayahan, "Bahwa Kepulauan Nias tergolong wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) sehingga selayaknya dan saatnya Kepulauan Nias menjadi daerah otonom tingkat provinsi."


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)