Home » Elektoral

Pilgub Lampung, Pencalonan Bupati Mustafa Terancam Gagal

print this page Kamis, 12/10/2017 | 15:50

ILUSTRASI: Hafidz Faza

RILIS.ID, Bandar Lampung— Pencalonan Bupati Lampung Tengah Mustafa di Pemilihan Gubernur Lampung terancam gagal. Pasalnya, Bupati Mustafa melakukan penggantian pejabat eselon II, Senin, 9 Oktober 2017 lalu, atau empat bulan sebelum penetapan pasangan calon gubernur-wakil gubernur.

Pelantikan yang dilakukan petang menjelang malam di Aula Kopiah Pemkab Lampung Tengah itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, dan pengamat hukum Universitas Lampung Eddy Rifai, Kamis (12/10/2017).

Saat dikonfirmasi rilis.id melalui pesan singkat, Fatikhatul menyatakan pihaknya mengetahui ada rotasi pejabat eselon II di Pemkab Lampung Tengah. Penggantian jabatan itu, katanya, bisa menganulir pencalonan Bupati Mustafa pada Pilgub Juni 2018 mendatang karena melewati batas enam bulan sebelum penetapan Paslon Cagub-Cawagub.

"Sesuai pasal 71 UU 10/2016 ayat (2), Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat, 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri," paparnya.

Menurut Fatikhatul penggantian jabatan oleh BUpati Mustafa itu itu menjadi informasi awal, dan bukti pada waktunya jika ada dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.

"Sanksi terhadap pasal tersebut adalah pembatalan sebagai calon," ucap Fatikhatul.

Senada, Eddy Rifai berpendapat, kebijakan Bupati Mustafa merotasi pejabat daerahnya empat bulan sebelum penetapan Paslon menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa mencalonkan diri.

"Setahu saya kepala daerah yang akan maju di Pilkada dilarang merotasi pejabat sejak enam bulan sebelum penetapan pencalonannya. Jika tetap merotasi, maka sanksinya tidak dapat mencalonkan diri di Pilkada," ujar Eddy.

Bupati Mustafa sendiri sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai NasDem dan PKS untuk maju sebagai Cagub Lampung. Nasdem dan PKS masing-masing memiliki delapan dari 85 kursi di DPRD Lampung. Kursi Nasdem dan PKS itu bila digabungkan untuk mengusung Paslon Cagub-Cawagub hanya kurang satu kursi, sebagai syarat minimal pencalonan.

Sementara itu, Bendahara DPW NasDem Lampung Tampan Sujarwadi ketika dikonfirmasi rilis.id, mengaku masih mempelajari rotasi pejabat eselon II yang dilakukan Bupati Mustafa tersebut.

"Kami saat ini masih berfokus untuk terus melakukan pembenahan internal dan melakukan pembekalan relawan di seluruh kabupaten/kota se-Lampung guna memenangkan Mustafa," pungkas Tampan.

Penulis Noercholis Rifai
Editor Eroby JF

Tags:

Pilgub LampungPilkada LampungBupati MustafaRotasi Pejabat Lampung Tengah

loading...