logo rilis
Petinggi Garuda Kembali Digarap KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
21 Maret 2018, 10:04 WIB
Petinggi Garuda Kembali Digarap KPK
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Tak cukup sekali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil para pejabat Garuda Indonesia untuk mendalami kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat dari perusahaan Rolls Royce. Hari ini tiga orang pejabat teras PT Garuda Indonesia rencananya akan diperiksa penyidik.

"Direktur Teknik PT Garuda Indonesia Tahun 2007-2012 diperiksa kembali oleh penyidik sebagai saksi untuk Emirsyah Satar (ESA)," katanya, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Selain itu ada pula, Direktur Produksi PT Garuda Indonesia Puji Nur Handayani dan pensiunan pegawai PT Garuda Indonesia Capt. Agus Wahjudo kembali dipanggil oleh penyidik.

"Keduanya juga diperiksa sebagai saksi. Capt Agus untuk tersangka ESA dan Puji untuk tersangka SS," ungkap Febri.

Menurut Febri saat ini KPK tengah menelisik peran tersangka. Ia mengatakan, ada sejumlah mekanisme yang perlu diketahui oleh KPK guna menelaah pelanggarannya.

"kita fokus pada perbuatan tersangka SS dan ESA bagaimana mekanisme korporasi yang ada di MRA. Itu yang dilakukan sekarang," tegasnya.

Dalam kasus ini, mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Soetikno Soedardjo selaku Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Grup sekaligus Beneficial Owner Connaught Intenational ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Keduanya disinyalir telah melakukan tindak pidana korupsi dengan perusahaan Rolls Royce dan Airbus terkait pengadaan mesin dan pesawat untuk PT Garuda Indonesia.

Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno dalam bentuk uang dan barang dari Rolls Royce. Emiryah Satar diduga menerima 1,2 juta Euro dan USD180 ribu atau setara Rp20 miliar sedangkan barang yang diterima senilai USD2 juta dan tersebar di Singapura dan Indonesia.

Atas dugaan itu, Emirsyah Satar sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Sukardjito


komentar (0)