logo rilis

Perusahaan Milik Bupati Kebumen Terancam Bubar
Kontributor
Tari Oktaviani
19 Mei 2018, 10:01 WIB
Perusahaan Milik Bupati Kebumen Terancam Bubar
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— PT Putra Ramadhan atau PT. TRADHA terancam dibubarkan permanen, karena tersangka korporasi tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, yang diatur di pasal tersebut sanksi paling beratnya yaitu bisa berupa pencabutan izin operasional.

Febri mengatakan, jika tersangka korporasi yang terbukti melakukan korupsi hanya sebatas diberikan denda atau pengganti itu, namun berbeda dengan pidana pencucian uang yang tentunya sanksinya lebih berat. Namun ia menyebut hal itu bergantung pada hakim.

"Nanti hakim yang akan menentukan itu, memang varian hukuman koorporasi terhadap pencucian uang ini jauh lebih berat dibanding sanksi terhadap koorporasi di kasus korupsi. Kalau di korupsi pembubaran penutupan koorporasi itu ada batas waktunya, kalau di pencucian uang bisa ditutup selamanya atau bahkan koorporasi itu diambil untuk negara, tetapi tentu itu nanti ya kita belum hakim akan mempertimbangkan seberapa pencucian uang dilakukan koorporasi," paparnya, Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Lebih jauh, Febri berujar bahwa meskipun perusahaan tersebut sudah mengembalikan Rp6,7 miliar kepada KPK namun ia mengatakan potensi pembekuan rekening tetap ada. Namun, hal itu nantinya akan dilihat lebih jauh oleh KPK.

"Tentu kita akan melihat lagi perlu atau tidak perlu pembekuan rekening. Kalau terhadap korporasi untuk kasus di Sabang kita memang sudah membekukan aset dan membekukan rekening tapi untuk kasus korupsi korporasinya. Kalau ini PT THRADA-nya yang kemudian mengembalikan Rp6,7 miliar tersebut," paparnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT PR (Putra Ramadhan) atau PT. TRADHA sebagai tersangka dugaan pidana pencucian uang.

Menurut KPK, perusahaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan proyek di Pemkab Kebumen dengan meminjam 'bendera' 5 perusahaan lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas sehingga, seolah-olah bukan PT TRADHA yang mengikuti lelang.

"Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari dugaan tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengadaan Pasal 12 UU Tipikor," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konfrensi persnya di Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Mulanya, pada kurun 2016-2017, diduga PT TRADHA menggunakan "bendera" 5 perusahaan lain untuk memenangkan 8 proyek di Kabupaten Kebumen pada kurun 2016 2017 dengan nilai total proyek Rp51 miliar.  Selain itu, PT TRADHA juga diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen setidaknya senllal sekitar Rp3 miliar seolah-olah sebagai utang

"Diduga uang-uang yang didapat dari proyek tersebut, baik berupa uang operasional, keuntungan dalam operasional maupun pengembangan bisnis PT TRADHA kemudian bercampur dengan sumber lainnya dalam pencatatan keuangan PT TRADHA sehingga memberikan manfaat bagi PT TRADHA sebagai keuntungan maupun manfaat lainnya untuk membiayai pengeluaran atau kepentingan pribadi MYF, baik pengeluaran rutin seperti gaji, cuculan mobil maupun keperluan pribadi lainnya," katanya.

Kasus ini baru tercium dari pengembangan kasus sebelumnya dimana KPK melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Kala itu, Bupati Yahya bersama seorang swasta bernama Hajin Anshori menerima hadiah atau janji yaitu sejumlah fee proyek sekitar 5-7 persen dari nilai proyek.

Adapun proyek yang dibagi-bagikan antara lain bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBN 2016 sebesar Rp100 miliar yang diantaranya Rp40 miliar diberikan kepada Hajin Anshori dan grup Trada milik Bupati Kebumen.

Sejak proses penyidikan dilakukan pada tanggal 6 April 2018 sampai saat ini, PT TRADHA telah mengembalikan melalui proses penitipan uang dalam rekening penampungan KPK uang senilai Rp 6,7 miliar yang diduga bagian dari keuntungan PT TRADHA.

Akibat perbuatannya, PT. PR atau PT. TRADHA disangkakan melanggar Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)