logo rilis
Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Dinilai Lebih Baik dari SBY
Kontributor
Nailin In Saroh
11 April 2019, 22:30 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Dinilai Lebih Baik dari SBY
Diskusi “Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi” di Cikini, Kamis (11/4/2019).

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf, Usman Kansong, menilai pertumbuhan ekonomi 5 persen era Joko Widodo sudah lebih baik, jika melihat pertumbuhan ekonomi global yang berada diangka 5,2 persen. Meskipun, pencapaian 5 persen masih lebih rendah dari target pemerintah yakni 7 persen.

"Kalau melihat perekonomian global 5,2 persen sudah alhamdulillah. Ekonomi itu kan membandingkan. Dibandingkan negara G20, kita di nomor 3 setelah Tiongkok dan India. Kenapa dibandingkan dengan G20, karena size ekonominya besar," ujar Usman dalam diskusi bertema “Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi” di Cikini, Kamis (11/4/2019).

Menurut Usman, trend pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang sudah turun. Tahun 2010 sekitar 6,38  persen, tahun berikutnya turun 6,17 persen, tahun 2012 sekitar 6,03 persen, tahun 2013 turun ke 5,58 persen. 

"Tahun 2014 Pak Jokowi dikasih angka pertumbuhan ekonomi 5,02 persen. Jadi, memang cenderung turun. Tapi setelah itu, ekonomi tumbuh terus, inflasi terjaga, daya beli seimbang," katanya.

Usman mengtakan, pada program Jokowi, keseimbangan disambut tata kelola pembangunan ekonomi. Program Keluarga Harapan, adalah satu upaya untuk menstabilkan daya beli. 

"Tinggal bagaimana cara memberikan subsidi, apakah mensubsidi orang atau barang. Kalau subsidi barang bisa salah sasaran. Contoh subsidi BBM di pemerintah sebelumnya yang mendapat keuntungan orang kaya. Sekarang, Jokowi subsidi ke orang, sehingga tidak salah sasaran yang digunakan untuk keperluan tertentu. Ini yang kami sebut keadilan ekonomi," bebernya.

"Kesenjangan ekonomi turun karena ada program dana desa, ada PKH, BBM satu harga, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat," tambah Usman.

Pernyataan Usman tersebut langsung dibantah Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, Presiden Joko Widodo telah gagal menepati janji pertumbuhan ekonomi 7 persen. Untuk itu, capres jagoannya akan mengkoreksi kegagalan Jokowi.

"Target itu gagal. Pak Prabowo akan mengurangi kebocoran anggaran dan akan meningkatkan pendapatan, bagaimana kita bebas utang," katanya.

Menurut Iqbal, masyarakat kini menghadapi ekonomi yang berat, apalagi peluang kerja cukup susah. Karenanya, kata dia, Prabowo-Sandi dalam 100 hari kerja akan menurunkan tarif listrik.

"Prabowo Sandi akan menaikkan daya beli, pendapatan 8 juta ke bawah bebas pajak," tuturnya.

Sementara, Pengamat Ekonomi Rosdiana Sijabat menilai, tantangan pembangunan ekonomi ke depan sangat berat, karena dua faktor internal dan eksternal.

Faktor eksternal diantaranya, terjadi pelambatan kinerja ekonomi kawasan. Seperti, Amerika dan China yang sibuk perang dagang. Eropa masalah dengan pasar keuangan. Atau di Asia Tenggara,  terjadi pelemahan permitaan barang dan jasa.

"Perekonomian global akan menekan perekonomian kita. Jadi siapapun nanti yang terpilih, bagaimana meningkatkan aktivitas ekonomi dari sisi rumah tangga," kata Rosdiana.

Dia berpandangan, kondisi perekonomian global masih akan berdampak bagi Indonesia. Siapapun nanti yang terpilih, kata dia, akan menghadapi tantangan cukup berat.

Dia menjabarkan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2018 sekitar 5,2 sampai 5,3 persen. Target pertumbuhan pemerintahan Jokowi cukup optimis, 7 persen. 

"Tapi semua pertumbuhan ekonomi global melambat. Amerika saja pertumbuhan ekonomi 2,9 persen. Indonesia tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlalu baik. Singapura 3 persen. Vietnam dan Kamboja mampu mencapai 6 persen. Pertumbuhan 5,2 persen angka yang patut disyukuri untuk perekonomian yang sedang sepi. Faktor eksternal tidak bisa 100 kita atur," jelasnya.

"Catatan untuk Jokowi ke depan adalah kalau sekarang secara kasat mata lebih banyak positif daripada negatif. Ada yang negatif tapi bukan di fundamental perekonomian," tambahnya.

Sedangkan, Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing, menilai tidak ada pemerintahan yang tidak berutang. 

"Semua membuat utang, hanya sejauh mana utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk korupsi. Jangan menggunakan kekuasaan untuk koruptif sehingga utang tidak digunakan dengan baik," tegas Emrus.

"Saya berpendapat, tidak ada yang tanpa utang. Kalau utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, saya kira tidak masalah," sambungnya.

Masalahnya sekarang, lanjut Emrus, acap kali politikus menjanjikan angin surga yang tidak terukur. Soal angka pengangguran misalnya, sejauh mana angkanya menurun. 

"Saya kira politisi tidak masuk konsep yang terukur," katanya.

Prabowo menurut Emrus, tidak cukup hanya mengkritisi, tapi harus menawarkan konsep atau loncatan luar biasa yang tidak terpikirkan orang. Misal, menekan korupsi dengan menarik inspektorat menjadi di bawah presiden, sehingga punya kekuatan untuk mengontrol.

"Soal ekonomi yang tidak tercapai. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi sudah luar biasa 5 persen, karena di sisi lain ada pembangunan infrastruktur dan faktor eksternal," paparnya.

Untuk itu, ia berpesan kepada masyarakat sebelum memilih, agar mellihat program calon.

"Lihat rekam jejaknya, lihat history of life-nya, lihat kehidupan sehari-hari dan keluarganya, karena ini akan mempengaruhi dia dalam memimpin," tandasnya.

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID