logo rilis
Persoalkan Status Ma'ruf Amin, TKN Minta Kubu Prabowo Baca UU BUMN dan Pemilu
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
11 Juni 2019, 18:30 WIB
Persoalkan Status Ma'ruf Amin, TKN Minta Kubu Prabowo Baca UU BUMN dan Pemilu
FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Bidang Hukum, Arsul Sani, meminta Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membaca dulu secara benar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan dengan Pasal 227 huruf P Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelum mempersoalkan status cawapres Ma'ruf Amin.

Arsul Sani menyampaikan hal itu menanggapi salah satu poin perbaikan permohonan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan pihak Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK), di mana mempersoalkan kedudukan Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Arsul mengatakan, berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, seorang capres atau cawapres membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau ia adalah karyawan atau pejabat dari BUMN atau BUMD. 

Sehingga, menurut Arsul, unsurnya adalah pertama, badan usahanya merupakan BUMN atau BUMD, di mana BUMN itu definisinya dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Kedua, kata Asrul Sani, calon adalah karyawan yang diangkat oleh pimpinan perusahaan atau pejabat struktural melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) badan usaha yang bersangkutan

Dia mengatakan, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN, karena pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas, sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance.

"Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi Direksi, Komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI dimana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara," kata Arsul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6/2019). 

Arsul melanjutkan, Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan karyawan, atau direksi atau komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

"Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh Tim Kuasa Hukum Pasangan calon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yamg benar atas isi aturan UU terkait," paparnya. 

Sumber: Antara




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID