logo rilis

Perpres TKA, Ini Penjelasan Menaker Hanif
Kontributor
Zul Sikumbang
12 April 2018, 10:23 WIB
Perpres TKA, Ini Penjelasan Menaker Hanif
Menteri Tenaga Kerja, M. Hanif Dhakiri. FOTO: RILIS.ID/Zul Sikumbang

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan ditandatanganinya Perpres tersebut, menimbulkan banyak polemik di masyarakat.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, bukan dalam rangka mempermudah, bahkan membebaskan TKA masuk ke Indonesia.

Berikut penjelasan Hanif Dhakiri kepada rilis.id di kantor Menaker, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Bagaimana tanggapan anda soal kritik terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA.

Perpres ini tujuan utamanya sebenarnya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik melalui investasi. Oleh karena itu iklim investasi harus dibuat kondusif, karena kalau investasinya masuk, maka lapangan kerja akan makin banyak, ekonomi juga akan makin tumbuh lebih baik.

Nah, semua perizinan yang terkait investasi ini kan harus dibuat mudah dalam arti yang khusus terkait TKA misalnya. Itu soal prosedurnya agar tidak berbelit-belit birokrasinya, kita semua kan tahu bagaimana realitas perizinan dan proses birokrasi yang ada di kita yang kadang-kadang proses sederhana menjadi rumit. Sebenarnya itu.

Bisa dikatakan menyederhanakan birokrasi dengan tujuan memudahkan masuknya TKA ke Indonesia untuk semua jenis pekerjaan?

Jadi memudahkan iya, tapi memudahkan itu bukan dalam artian membebaskan, misalnya yang tadinya gak boleh masuk terus jadi boleh masuk, enggak. Contoh, pekerja kasar yang dulu tidak boleh masuk, sampai hari ini juga gak boleh masuk, tetap terlarang. Cuma yang dimudahkan adalah birokrasinya.

Birokrasinya maksudnya apa? Biar proses perizinan itu tidak berbelit-belit, tadinya harus melibatkan banyak instansi Itu biar ada sistem. Sistem yang kami sebut single submission system. Jadi proses perizinannya diintegrasikan, sehingga orang ngurusnya tidak harus lari ke sana ke mari.

Contohnya?

Misalnya dulu birokrasi untuk TKA itu butuh rekomendasi dari sektor, kalau pekerja Migas butuh rekomendasi Kementeruan ESDM, begitu juga bidang lain. Nah, karena sektor ini urusannya TKA tidak masuk core bisnisnya, kan TKA tidak masuk core bisnis Kementerian ESDM, core bisnisnya, ya, soal Kementerian ESDM. Jadi urusan TKA istilahnya terpinggirkan, sehingga proses pengurusannya jadi lama, itu yang kemudian di-reform, diintegrasikan ke dalam single submission.

Lalu kadang juga misalnya regulasi-regulasi teknis di sektor itu memperlambat. Misalnya, Kementerian ESDM itu dulu punya Permen (Peraturan Menteri) yang TKA itu untuk sektor Migas yang boleh masuk usianya antara 35 hingga 55 tahun. Ini nalarnya gimana coba, kenapa hanya 35 hingga 55 tahun yang boleh.

Kalau ada orangnya umur 56 tapi punya kualifikasi, atau umurnya 34 punya kualifikasi masa enggak boleh masuk, jadi umur itu menjadi menghambat saja kan. Makanya oleh Pak Jonan itu dicabut.

Atau yang lain-lain kalau bisa mengurusnya seminggu kenapa harus sebulan. Kalau bisa sehari kenapa harus seminggu, kalua bisa sejam kenapa harus sehari. Penyederhanaan dari sisi itu.

Yang disorot kan TKA saja, apa ada kemudahan juga bagi TKI yang mau ke  luar?

Ya tentu. Pak Jokowi secara prinsip menginginkan yang namanya regulasi itu dilakukan di semua sektor, di semua bidang, bukan hanya masalah TKA saja, tapi yang terkait proses investasi harus dibuat lebih simple dari sisi birokrasi, lebih cepat, efektif, efisien.

Sama juga ngomong TKI, orientasinya ke sana. Kalau TKI, dia harus pergi ke luar negeri, ngapain sih, kalau orang memenuhi syarat, umur cukup, skills ada dengan punya sertifikat kompetensinya, kemudian job order atau lapangan pekerjaan di luarnya ada, administrasi sudah lengkap.

Kalau sudah begitu ngapain orang yang sudah memenuhi kualifikasi untuk keluar harus butuh waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Itu kan juga harus disederhanakan. Biar segala sesuatu urusannya cepat.

Jadi?

Perpres TKA ini menyederhanakan, memudahkan, tapi tidak membebaskan. Karena toh TKA yang masuk ke Indonesia hanya boleh level menengah ke atas, paling rendah teknisi. Yang di bawah itu tidak boleh.

Tapi kenapa masih ada TKA sebagai pekerja kasar?

Itu pasti pelanggaran. Bahwa pelanggarannya ada iya, tapi pemerintah tidak tutup mata terhadap itu. Tapi pemerintah setiap kali ada pelanggaran, pemerintah juga tegas bersikap. Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah mengendalikan, melakukan pengawasan, tidak membiarkan, mengabaikan.

Apakah logis Perpres TKA dikaitkan dengan angka pengangguran?

Ya enggak dong, jadi gini loh. Investasi kan menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja itu untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia.  Bahwa kemudian investasi itu juga ada TKA yang masuk mengiringinya, ya yang masuk itu kan tidak sebesar yang dia ciptakan.

Masa satu perusahaan di sini dia buka lapangan kerja untuk 200 ribu orang, lalu di bawah TKA 200 ribu orang ke Indonesia, kan enggak. Kalau dari 200 ribu dia bawa TKA-nya 100 misalnya, logis. Tenaga dalam negeri pasti lebih besar.

Dari sisi bisnis enggak logis, masa orang percaya. Misalnya, si A ada investasi di Thailand, bangun jembatan butuh 5.000 orang. Si A ini orang Indonesia. Pertanyaan saya, apakah si A ini mau membawa 5.000 orang Indonesia ke Thailand? Itu dari sisi bisnis rugi, mana ada. Katakanlah dari 5.000, paling bawa 500 orang, itu yang penting-penting yang paham, berkualitas, level atas.

Saran anda terhadap pihak-pihak yang mempersoalkan isu TKA?

Ya gini, kita khawatir boleh, tapi jangan terlalu khawatir. Karena kalau terlalu khawatir, kita cenderung dikit-dikit nyalahin luar. Nyalahin orang lain.

Sekarang tantangan kita ini, itu over suplai di bawah karena angkatan kerja kita itu sekitar 128 juta, 60-an persen lulusan SD sampai SMP. Nah yang ini yang harus kita dorong. Makanya pemerintah fokus ke sini. Dan Pak Jokowi memerintahkan investasi SDM jadi prioritas, pendidikan vokasi jadi prioritas, agar yang levelnya di bawah itu terangkat. Karena kita kekurangan itu justru menengah ke atas. Sementara di bawah over suplai.

Jadi kebijakan ini harus dipahami secara utuh?

Iya, lebih pada penyederhanaan prosedur dan proses birokrasinya, bukan membebaskan orang asing bekerja di sini semau-maunya. Orang asing kalau mau kerja di negara kita kan harus ada sponsor. Harus ada perusahaan yang mempergunakan. Orang asing berwirausaha enggak boleh di negara kita. Aturan itu tidak diubah.

Editor: Kurnia Syahdan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)