logo rilis
Perpres TKA Dinilai sebagai Penghianatan Pemerintah
Kontributor
Zul Sikumbang
24 April 2018, 19:45 WIB
Perpres TKA Dinilai sebagai Penghianatan Pemerintah
Pekerja mengangkut beras di Gudang Pasar Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (26/7/2017). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Fraksi Partai Gerindra menilai, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan bentuk pengkhianatan pemerintah.

"Karena, sudah tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Perpres ini tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Sama saja bagi saya, itu bentuk pengkhianatan secara terang-terangan kepada rakyat kita," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Seharusnya pemerintah, kata dia, lebih fokus pada peningkatan tenaga kerja dalam negeri yang terus menerus tumbuh

"Seolah-olah lebih mementingkan negara lain dari pada negaranya sendiri. Sementara, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sudah dimoratorium. Kenapa tidak fokuskan bahwa hari ini ada pertumbuhan tenaga kerja yg setiap tahun butuh pekerjaan, kok sekarang yang dipikirin tenaga kerja asing," kata Edhy.

Ditambahkan dia, kalau berbicara soal kemudahan untuk investasi yang masuk ke dalam negeri itu penting dalam rangka memacu ekonomi. Tapi, manfaatnya tidak dirasakan rakyat. 

"Rakyat hanya jadi penonton dan mendapatkan imbas negatifnya, masa kita hanya puas dagang di pinggir jalan melayani mereka. Harusnya kita harus jadi motor penggerak," kata dia.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)