logo rilis
Perpres TKA Bertentangan dengan Janji Sejuta Lapangan Kerja
Kontributor

02 Mei 2018, 14:11 WIB
Perpres TKA Bertentangan dengan Janji Sejuta Lapangan Kerja
Ilustrasi tenaga kerja lokal. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) berpotensi merugikan pekerja dalam negeri. Sebab, proses masuknya TKA ke Tanah Air kian mudah.

"Ini bertentangan dengan rencana program sejuta lapangan kerja Jokowi saat berkampanye dulu," ujar Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS), Hery Susanto, di Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Apalagi, tambah Hery, angka kemiskinan dan pengangguran kian lebar. Pendapatan antara TKA dengan tenaga kerja domestik pun terjadi kesenjangan.

Selain itu, lanjutnya, keikutsertaan TKA dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sangat minim. Berdasarkan data 2017, cuma 30 ribuan dari 85 ribuan TKA yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia lebih dari enam bulan wajib menjadi peserta jaminan sosial. "Pemerintah longgar dalam penerapan aturan itu bagi perusahaan yang melibatkan TKA," jelasnya.

"Bagaimanapun juga, negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia, terutama menjamin adanya lapangan kerja bagi warganya, bukan memberikan ruang lebih bagi TKA, termasuk longgarnya aturan bagi TKA yang menjadi peserta BPJS," pungkas Hery.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID