logo rilis
Permudah Pekerja Asing, Logika Jokowi Dinilai Sesat
Kontributor
Zul Sikumbang
10 April 2018, 17:47 WIB
Permudah Pekerja Asing, Logika Jokowi Dinilai Sesat
Sejumlah buruh perempuan mengikuti aksi Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta, 1 Mei 2017. Mereka menuntut pemerintah tidak mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemerintah berharap, dengan Perpres yang mempermudah masuknya TKA ke Indonesia tersebut dapat memberi efek pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional.

"Tidak ada hubungan antara peningkatan investasi dengan kemudahan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia. Seolah-olah dengan dimudahkannya TKA masuk ke Indonesia, maka investasi akan naik. Itu logika yang sesat. Mestinya, investasi memberi dampak pada terserapnya tenaga kerja lokal," kata Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Dimudahkannya TKA bekerja di Indonesia, kata dia, hanya akan memperparah angka pengangguran di Indonesia. Untuk diketahui, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di angka 5,3 persen. Bahkan, di tahun 2018 diprediksi meningkat ke angka 5,5 persen. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, per Maret 2018, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia sudah mencapai 126 ribu. 

"Saya khawatir dengan adanya Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 itu justru akan membuka lebar masuknya Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia. Ujungnya, kesempatan kerja bagi warga negara makin tipis," kata politisi Gerindra itu.

Bahkan, kayanya, Perpes tersebut tak sesuai, dan mencederai konstitusi yang memerintahkan pemerintah memenuhi hak-hak warga negara atas lapangan kerja dan penghidupan yang layak sebagaimana Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

"Kemudahan kepada TKA bekerja di Indonesia bisa ditafsirkan macam-macam. Pemerintah bisa dianggap tak punya keberpihakan sama sekali kepada perlindungan tenaga kerja lokal. Pemerintah juga bisa dinilai terlalu pro kepentingan investor yang terlalu memberi keistimewaan kepada TKA. Jika sudah begitu, buat apa investasi jika tak mampu mengangkat harkat dan martabat anak bangsa?" pungkas anggota DPR RI dari Dapil Sukabumi Jabar itu.

Editor: Eroby JF


500
komentar (0)