logo rilis

Permenhub 108 Tahun 2017, Komisi V Minta Semua Pihak Legowo
Kontributor
Zul Sikumbang
22 Maret 2018, 11:52 WIB
 Permenhub 108 Tahun 2017, Komisi V Minta Semua Pihak Legowo
Aksi demonstrasi menolak permenhub 108/2017 beberapa waktu lalu. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhiddin, mengatakan kehadiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang ditujukan kepada penyelenggara taksi dalam jaringan (daring/online) tak bisa ditolak. 

Permenhub 108/2017 itu, untuk kepentingan konsumen dan pengemudinya.

“Hendaknya semua pihak mesti legowo, karena PM 108/2017 itu sudah bagus sekali,” kata Muhiddin di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Langkah yang dilakukan Kementerian Perhubungan, mengeluarkan Permen 108 tahun 2017, katanya, sama dengan yang terjadi di sejumlah negara maju dalam mengatur bisnis angkutan umum berbasis teknologi. 

Apalagi, lanjut Muhiddin, keselamatan penumpang merupakan satu hal yang tak bisa ditawar hingga dengan sendirinya dalam kaitan ini merupakan tanggung jawab pemerintah selaku regulator.

"Permen 108/2017 sudah sangat mengakomodir semua pihak, operator pun harus memberikan dukungan penuh. Contohnya untuk urusan KIR, mau tidak mau harus dilaksanakan, sebab kendaraan itu baik punya pribadi angkutan umum baru atau lama, harus diuji kelayakannya. Ini lumrah untuk semua moda transportasi tak terkecuali angkutan umum,” jelasnya.

Ada pun soal keluhan mahalnya SIM A Umum, tambah Muhiddin, Kemenhub dan para operator bisa duduk bersama untuk membicarakan hal ini. 

Mungkin Kementerian Perhubungan bisa koordinasi dengan Kakorlantas/Dirlantas.

“Saya kira soal SIM A Umum itu secara bijak dapat diatasi dengan koordinasi yang baik,” tuturnya.
 

Editor: Kurnia Syahdan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)