Home » Peristiwa » Nasional

Perlukah Rehabilitasi Narkoba bagi Mereka yang Tertangkap?

Kamis, 14/9/2017 | 11:32

Ilustrasi Narkoba

RILIS.ID, Jakarta— Pagi hari ini publik terhenyak dengan pemberitaan seorang politisi ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba. Politisi itu adalah Indra J Piliang.  

Kendati demikian polisi masih menyimpulkan sementara Indra J Piliang bersama dua temannya  Romi Fernando dan M Ismail Jamani diduga pelaku pengguna narkoba. Namun pemeriksaan masih dilakukan.

Hal itu ditegaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono  yang mengatakan tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan aparat di lokasi penangkapan.

"Ada bong dan plastik diduga bekas menyimpan narkoba di lokasi kejadian. Kami masih lakukan pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono saat dihubungi rilis.id, Kamis (14/9/2017).

Satu hal yang perlu dipahami secara luas oleh masyarakat adalah bahwa pengguna narkoba selayaknya diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku tindak kriminal. 

Mengapa demikian? Karena berbeda dengan pengedar atau penjual narkoba, pengguna umumnya membeli dan memakai narkoba untuk kepentingan pribadi.

Karena itulah, pemerintah kemudian mengeluarkan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satu pasalnya (pasal 54) mewajibkan pengguna narkoba untuk menjalani program rehabilitasi. Tujuannya? Tidak lain untuk menghentikan ketergantungan sekaligus memulihkan kondisi mental dan sosial pengguna.

Adapun aturan hukumnya soal proses rehabilitasi korban narkoba yakni Pasal 103, Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika.

Kemudian Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2011, yang intinya pengguna narkoba jenis sabu yang tertangkap tangan mengkonsumsi kurang dari 1 gram, maka jenis terapinya dibawa ke panti rehabilitasi dan bukan hukuman bui.

Sedangkan, pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi adalah Peraturan BNN 11/2014.

Jadi, Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa.

Penulis Sukarjito

Tags:

NarkobaIndra J PiliangPolda Metro Jaya

loading...