logo rilis
Peringatan Hari Air Dunia, Ini Tuntutan KMMSAJ
Kontributor
Afid Baroroh
22 Maret 2018, 17:24 WIB
Peringatan Hari Air Dunia, Ini Tuntutan KMMSAJ
Demo Peringatan Hari Air Sedunia. FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Di Hari Air Sedunia, pada 22 Maret, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyampaikan empat tuntuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Tuntutan tersebut, untuk menjamin proses pengolahan air sesuai dengan kepentingan publik.  

"Pertama, mencabut Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3126/072 tertanggal 24 Desember 1997 dan memutuskan kontrak kerja sama PAM Jaya dengan PT Aetra dan PT Palyja," kata Arif, Perwakilan Koalisi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/3/2018). 

Selanjutnya, yang kedua, meminta agar Pemprov DKI Jakarta melaksanakan pengelolaan air sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air. Selain itu, harus turut serta memastikan akses air bagi masyarakat miskin kota, khususnya perempuan dan masyarakat pesisir. 

Dengan cara mengubah total tata kelola air bersih dan air minum per pipaan dengan menghapus korporatisasi layanan. Cara lainnya, memberikan alokasi dana pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda). 

Menurutnya, dinas atau perumda seharusnya melakukan penilaian bukan semata-mata efisiensi dan keuntungan. Namun, efektivitas dalam pemenuhan jaminan hak atas air bagi masyarakat. 

Ketiga, pembentukan kelembagaan dan mekanisme pengawasan pengelolaan air oleh publik. Dengan cara, melibatkan komunitas lokal melalui komite air lokal, yang memastikan keterwakilan perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam kelembagaan. 

Keempat, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal lainnya, di dalam pengelolan air. Hal itu dilakukan untuk menjamin, publik dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air. 

Karenanya, semua rencana pengelolaan wajib dikonsultasikan kepada publik secara substantif. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan melampirkan pendapatan publik. 

"Pelibatan ini, termasuk pada perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam setiap konsultasi publik," ungkapnya.  

Editor: Elvi R


500
komentar (0)