logo rilis

Pergub Reklamasi Anies Disebut Cacat Hukum, Alasannya...
Kontributor

14 Juni 2018, 19:29 WIB
Pergub Reklamasi Anies Disebut Cacat Hukum, Alasannya...
Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 menyangkut reklamasi yang diteken Anies Baswedan, dianggap cacat hukum. Pasalnya, regulasi tersebut merujuk alas hukum yang tak berlaku, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

"Dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur," ujar perwakilan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), Marthin Hadiwinata, melalui keterangan pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Kamis (14/6/2018).  Pasal 71 Perpres 54 Tahun 2008, menyebutkan, Keppres 52 Tahun 1995 terkait penataan ruang dinyatakan tak berlaku lagi.

KSTJ juga memberikan catatan lain atas terbitnya Pergub Nomor 58 Tahun 2018 itu, lantaran masih ada beberapa masalah terkait megaproyek. Misalnya, tiada analisis dampak lingkungan (amdal) serta belum ada peraturan daerah (perda) zonasi dan kawasan strategis.

Selanjutnya, ketidakjelasan lokasi pengambilan material pasir, hingga pembangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB). "Bahkan, tanpa sertifikat tanah," lanjut Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ini.

Meski regulasi itu menyebutkan pemeliharaan lingkungan, hutan bakau, pengendalian banjir, dan sebagainya, diyakini takkan mengubah "takdir reklamasi" sebagai proyek yang merusak ekosistem pesisir. "Menyengsarakan nelayan, mengganggu obyek vital nasional, dan menghadirkan bencana di pesisir Jakarta," pungkas Marthin.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)