logo rilis

Pergantian Kepemimpinan
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
12 September 2018, 15:29 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Pergantian Kepemimpinan
ILUSTRASI: Hafiz

DEMOKRASI memberikan ruang yang luas kepada pergantian kepemimpinan. Bukan hanya siapa pun pada dasarnya memiliki hak untuk memimpin, tetapi bahkan waktu pergantian kepemimpinan dijamin dipastikan secara berkala/periodik. 

Dalam rentang waktu yang telah ditentukan, setiap orang bisa mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin politik selanjutnya. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi terhadap pemimpin yang sedang berkuasa. Jika dianggap berprestasi dalam menjalankan kepemimpinan politik, maka kepemimpinannya bisa dan perlu dilanjutkan untuk kembali membangun dan melaksanakan kebijakan politik yang lebih baik. 

Sebaliknya, jika dianggap tidak berprestasi, atau bahkan membahayakan negara, maka kepemimpinannya bisa dan bahkan harus dihentikan dan digantikan oleh yang lain. Dalam sistem demokrasi, pergantian kepemimpinan yang demikian merupakan hal konstitusional. 

Mekanisme pergantian kepemimpinan politik secara berkala ini dimaksudkan agar para pemimpin politik tidak bersikap sebagai sekadar penguasa. Pemimpin politik dibatasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan sedemikian rupa agar tidak memerankan diri sebagai laviathan

Mereka harus mengoptimalkan fungsi kewenangan yang ada di tangan mereka untuk membangun kebijakan yang benar-benar bisa mengarahkan rakyat kepada kebenaran, kebaikan, dan kebahagiaan. Kebijakan politik harus dibangun berdasarkan norma-norma kebenaran yang dianut oleh masyarakat.

Jika masyarakat warga negara menganut agama yang benar misalnya, maka pemimpin politik harus membangun kebijakan politik yang bersumber dari agama tersebut, agar antara yang diharuskan oleh negara tidak bertentangan dengan yang diharuskan oleh agama. 

Sebaliknya, jika masyarakat berperilaku bertentangan dengan ajaran agama, maka pemimpin politik harus membangun kebijakan pendidikan yang bisa menyadarkan masyarakat untuk berperilaku sebagaimana ajaran agama, agar kehidupan mereka menjadi benar, baik, dan lebih baik lagi.  

Pemimpin yang baik, dan mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat kebijakan yang baik yang telah dibuatnya, akan mendapatkan dukungan yang kuat. Sebaliknya, pemimpin yang gagal, sebaik apa pun membangun pencitraan dan menyembunyikan skandal, pada saatnya akan menghadapi keinginan banyak orang untuk menghentikan kepemimpinannya. 

Dalam skala besar, keinginan itu bisa saja mewujud dalam gerakan pergantian kepemimpinan politik melalui kudeta atau mekanisme Pemilu. Wujud gerakan yang pertama adalah tindakan makar dan jika gagal para pelakunya bisa dihukum berat, sampai pada hukuman mati. Namun, yang kedua bukanlah tindakan makar, karena ia sesungguhnya tidak ubahnya kekuatan oposisi yang memberikan kritik kuat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dan menghentikannya pada akhir periode kekuasaan. 

Lebih dari itu, gerakan itu sesungguhnya hanyalah gerakan untuk membangun kesadaran masyarakat, agar mereka berpikir kritis dan bertindak lebih kalkulatif untuk menentukan pemimpin politik di masa depan. Usaha untuk melakukan pergantian kekuasaan adalah sangat wajar, sebagai salah satu mekanisme untuk menekan penguasa agar bekerja secara lebih baik dan lebih dari itu  bisa membuka peluang kemunculan pemimpin baru yang lebih baik.

Terutama di era digital dengan media sosial berada di tangan hampir semua orang, para pemimpin politik, terutama di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, harus mengubah paradigma dan juga perilaku untuk memperhatikan seluruh kritik yang dilakukan oleh siapa pun. Kritik itu harus ditanggapi dengan konsep yang kuat dan juga kerja yang nyata. Konsepsi diperlukan agar rakyat yang memiliki daya imajinasi kuat mampu menangkap visi pemimpin yang ditawarkan. 

Kerja nyata diperlukan agar semuanya bisa melihat hasil konkret dari kepemimpinan yang sedang berjalan. Dengan demikian, kualitas seorang pemimpin bisa dipahami oleh seluruh rakyat, atau anggota masyarakat.  

Untuk menjamin pergantian kepemimpinan berjalan dengan baik, partai politik harus senantiasa memiliki stok kader pemimpin yang berkualitas holistik. Kualitas holistik yang dimaksud adalah berkompetensi tinggi dalam menjalankan tugas-tugas untuk menata dan memperbaiki negara, dan sekaligus juga dicintai oleh rakyat. Sebab, dalam demokrasi, untuk menjadi pemimpin politik tidak cukup hanya dengan kualitas diri yang mumpuni, tetapi juga harus dipilih oleh rakyat.

Karena itu, ia tidak cukup hanya dengan capability, tetapi juga harus melengkapi diri dengan ellectability. Partai politik dengan kelengkapan strukturnya yang sampai di level akar rumput harus mampu menyosialisasikan figur-figur berkompetensi tinggi agar dikenal baik oleh masyarakat dan dalam Pemilu benar-benar dipilih.

Kesiapan partai politik dalam menyediakan calon-calon pemimpin berkualitas akan membuat setiap momentum pergantian kepemimpinan menjadi harapan yang lebih baik. Wallahu a’lam bi al-shawab.
 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)