logo rilis
'Perbuatan Dokter Bimanesh Penuhi Unsur Pasal 21'
Kontributor
Tari Oktaviani
11 Mei 2018, 13:01 WIB
'Perbuatan Dokter Bimanesh Penuhi Unsur Pasal 21'
Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1/2018). FOTO: RILIS.IS/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Perbuatan terdakwa dokter Bimanesh Sutardjo terkait Setya Novanto pada kasus dugaan korupsi e-KTP, dianggap memenuhi unsur Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Demikian disampaikan saksi ahli Noor Aziz Said di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

"Pasal 21 itu tidak harus tercapai mencegah, merintangi, atau menggagalkan. Salah satu sudah cukup," ujarnya beberapa saat lalu. Dia dihadirkan ke "meja hijau" oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Pasal 21 berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta."

Aziz menambahkan, delik merintangi penyidikan tak perlu ada komunikasi atau pertemuan intensif. Namun, ketika ada perbuatan yang bekerja sama dengan pelaku lain sehingga membantu Setya lari dari penyidikan KPK, sudah termasuk upaya merintangi atau menghalangi.

"Tapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, terdapat kerja sama yang erat disadari dan sempurna yang ditujukan kepada obyek yang jadi tujuan bersama," papar ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah ini.

Dia pun tak sepakat dengan penasihat hukum Bimanesh, bila suatu perbuatan perlu ada niat jahat (mens rea). Menurut Aziz, siapapun bisa dikenakan Pasal 21, bila bekerja sama dengan pelaku lain.

Setya diketahui mengalami kecelakaan saat diburu penyidik KPK, pertengahan November 2017. Bekas Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, mulanya hendak dijemput paksa oleh penyidik, karena beberapa kali mangkir saat dipanggil. Akhirnya, dia masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dalam kasus tersebut, Bimanesh bersama mantan kuasa hukum Setya, Fredrich Yunadi, didakwa merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Mereka berdua diduga memanipulasi data medis Setya, agar bisa dirawat. 

Bimanesh dan Fredrich disebut merekayasa data medis, agar Setya dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dengan begitu, memiliki dalih menghindari pemeriksaan penyidik KPK.

Editor: Fatah H Sidik


500
komentar (0)