logo rilis

Peran 'Sosiologi Hukum' untuk Berantas Korupsi 
Kontributor
RILIS.ID
16 Oktober 2018, 16:10 WIB
Peran 'Sosiologi Hukum' untuk Berantas Korupsi 
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

R. Surya Nuswantoro

Lawyer Praneda & Patner

PERANANA sosiologi dalam masyarakat adalah untuk meneliti berbagai macam masalah dalam masyarakat dan membantu mencari jalan keluar yang paling efektif khususnya dalam kasus korupsi. 

Dalam memberantas tindak pidana korupsi perlu diketahui sebelumnya faktor penyebab dari korupsi itu sendiri, faktor penyebab orang melakukan korupsi disebabkan dua faktor yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern berasal dari ketidakpuasan orang tersebut atas harta yang dimiliknya juga karena kebutuhan ekonomi, dan faktor intern yaitu moral dari orang itu sendiri.

Sehingga yang perlu dibenahi adalah moral dari pejabat negara Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena hukum sudah mengatur sedemikian rupa mengenai tindak pidana korupsi, hanya saja dalam penegakannya, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ditegakan secara adil, melainkan penegakan hukum disini masih tembang pilih. Sehingga terkesan hukum itu tumpul untuk kalangan atas. 

Dalam menegakan keadilan tidak hanya membutuhkan hukum secara yuridis, melainkan juga melihat sisi sosiologis-nya. Berdasarkan tinjauan Sosiologi Hukum terhadap UU pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ternyata masih belum maksimal bahkan belum mencapai titik keberhasilan.

Dari sinilah perlu kerja keras pejabat pemberantasan serta diiringi dengan peran penting sosiologi dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Sanksi yang lemah dan penerapan hukum yg tidak konsisten masih mewarnai penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia ini. 

Jika Indonesia benar-benar ingin memberantas korupsi maka dimulai dari moral yang baik bagi setiap masyarakat Indonesia, terutama moral para pejabat negara yang menjadi panutan bagi masyarakat. 

Keseriusan penegak hukum dalam menegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan peran serta masyarakat itu sendiri untuk memberantas korupsi, dan untuk tindakan represif bagi koruptor, perlu adanya sanksi yang “memiskinkan” koruptor serta sanksi dari masyarakat bagi para koruptor. Agar diharapkan pemberantasan korupsi di Indonesia ini dapat berjalan secara efektif.
 

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)