logo rilis

People’s Power dalam Pilkada Kota Makassar Tahun 2018
Kontributor
RILIS.ID
30 Juni 2018, 19:35 WIB
People’s Power dalam Pilkada Kota Makassar Tahun 2018
ILUSTRASI: Hafiz

Oleh Novita Natalia
Analis Pilkada dan Kepemiluan 

PADA tanggal 27 Juni 2018 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung di 171 daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Dari seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada, pemilihan walikota Makasar yang paling menarik perhatian. 

Berdasarkan penghitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey Celebes Research Centre (CRC), Jaringan Suara Indonesia (JSI), dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), menyatakan calon tunggal Walikota Makasar Munfri Arrifuddin – Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) belum unggul atas kotak kosong. Hasil hitung cepat KPU berdasarkan entri model C1, kotak kosong mendapatkan suara 52,5 persen atau 236.785 suara. Sementara itu, pasangan Appi-Cicu mendapatkan 214.219 suara dengan persentase 47,5 persen. 

Keunggulan kotak kosong dalam Pilkada di Kota Makassar merupakan momentum besar dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Kekuatan rakyat yang ingin memotong rantai oligarki politik yang ingin terus berkuasa ditunjukkan dengan memberikan suara kepada kotak kosong. Appi-Cicu merupakan calon tunggal yang memiliki hubungan keluarga dengan elit politik lainnya. Appi yang diusungkan oleh Partai Golkar adalah keponakan Jusuf Kalla. 

Sedangkan Cicu yang diusung dari Partai Nasdem merupakan keponakan Mantan Walikota Makasar Ilham Arif Sirajuddin yang menjadi tahanan KPK dengan dugaan kasus korupsi kerjasama kelola dan transfer instalansi perusahaan daerah air minum (PDAM) Makassar tahun 2006-2012. 

Relawan Kolom Kosong

Dalam Pilkada Kota Makassar, Appi-Cicu ternyata harus bersaing dengan konstituennya sendiri, setelah mendapatkan dukungan dari 10 partai politik. Setelah diputuskan Appi-Cicu sebagai calon tunggal dalam pemilihan walikota dan wakil walikota, sekelompok masyarakat Makassar bersatu dengan sebutan Relawan Kolom Kosong (Rewako). Respons ini merupakan sikap dari sebagian masyarakat bahwa rakyat kota Makasar harus mengambil peran dalam proses demokratisasi untuk melawan elite yang memiliki kekuasaan dan modal. 

Rewako mengajak calon pemilih untuk menggunakan hak suara kepada kolom kosong dibandingkan tidak memilih (golput). Memilih kolom kosong pada kertas suara adalah tindakan yang sah dan legal. Rewako sendiri memiliki perwakilan di setiap kecamatan. Tidak hanya bertugas pada masa kampanye, relawan ini juga bertugas untuk mengawasi di TPS pada hari pemungutan suara. 

Pengawasan di TPS pada hari pemungutan suara bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara, sehingga dapat dipastikan tidak ada kecurangan. Setelah pemungutan suara selesai, mereka mendokumentasikan hasil C1 di TPS yang telah dijangkau. Hingga saat ini Rewako terus memantau hasil Pilkada Kota Makassar, sembari menunggu hasil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Semangat Reformasi

Reformasi membawa Indonesia menjadi negara yang menerapkan demokrasi. Presiden B.J. Habibie menandatangani UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai usaha untuk menjalankan kembali desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut B.C Smith ada enam tujuan dari desentralisasi, yaitu (1) pendidikan politik; (2) latihan kepemimpinan politik; (3) memelihara stabilitas; (4) mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat; (5) memperkuat akuntabilitas publik; (6) meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.
 
Pada tahun 2004, UU no 22 tahun 1999 diganti menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU terbaru menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah (Gubernur, Walikota, dan Bupati) dilaksanakan secara langsung. Dengan adanya pilkada langsung diharapkan dapat memotong rantai oligarki dan meminimalkan kepentingan segelintir elit sehingga dapat memaksimalkan pembangunan daerah. 

Dimasukkannya pilkada langsung dalam UU tentang Pemerintahan Daerah membawa angin segar dalam demokratisasi. Rakyat ditingkat lokal diberikan legitimasi untuk menunjukan kekuatan dan kedaulatannya. Kondisi ini jelas berbeda dengan kondisi yang terjadi pada masa orde baru. Pada masa Orde Baru, kepala daerah dipilih oleh DPRD yang mengaku sebagai wakil rakyat. Hal ini membuat pemilihan kepala daerah menjadi tidak adil dan demokratis. Penunjukan kepala daerah melalui DPRD, memberikan kesempatan kepada segelintir elit politik untuk melanggengkan kekuasaan di wilayah tersebut.
 
Suara rakyat menjadi elemen penting dalam demokrasi, walaupun dalam demokrasi suara mayoritas yang menjadi dasar atau acuan. Dalam fenomena politik yang terjadi di Pilkada Kota Makassar, hingga saat ini suara mayoritas masih dipegang oleh rakyat yang memilih kolom kotak kosong. 

Sikap dari kelompok ini memberikan peringatan kepada 10 partai politik yang mendukung Appi-Cicu, bahwa kemenangan tidak hanya didapatkan dari dukungan partai politik saja. Calon Walikota dan Wakil Walikota harus mampu meyakinkan rakyat bahwa mereka pantas menjadi pemimpin sekaligus pelayan publik. 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)