logo rilis
Penyelesaian RUU Terorisme Terganjal Definisi
Kontributor
Fatah H Sidik
20 April 2018, 20:15 WIB
Penyelesaian RUU Terorisme Terganjal Definisi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) tak kunjung rampung sampai sekarang. Salah satu persoalannya, belum sepakat soal definisi terorisme.

"Memang ada kesepakatan perlunya ada definisi terorisme. Namun, tidak mudah mendefinisikannya," ujar Anggota Panitia Khusus (Pansus) Terorisme, Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Baca: PKB Dorong Revisi UU Terorisme Segera Diselesaikan

Hal tersebut menjadi kendala, meski Senayan telah mendapatkan masukan definisi terorisme dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), TNI, Polri, hingga akademisi. Dari Polri, ingin definisi tak membatasi gerak mereka dalam penegakan hukum.

"Itu yang kemudian menjadi panjang pembahasannya. Rapat terakhir belum sepakat bulat, masih ada beberapa opsi," jelas Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Dalam pembahasannya, terang Arsul, diusulkan definisi terorisme merupakan tindakan karena motif politik, ideologi, dan tindakan yang mengancam keamanan negara. Ketiga unsur tersebut merujuk pendapat Densus 88 Antiteror. Sehingga, misalnya, kala ada orang menembaki Istana karena marah dengan pemerintah, tak dikategorikan sebagai terorisme.

Baca: Lebay, Kaitkan Aksi Teroris dengan Belum Rampungnya RUU Terorisme

"Tapi kalau tembakannya membuat penjaga di Istana terbunuh atau terluka, tetap dikenakan Pasal 338 tentang pembunuhan atau pembunuhan berencana. Tetapi, tidak boleh dikenakan terorisme, karena itu tidak ada urusannya dengan urusan jaringan teroris, dan tidak ada motif ideologi atau politik," urainya.

Begitu pula ketika ada seseorang membakar gerai produk internasional, lantaran marah serta tindakan lone wolf. Mayoritas fraksi di Parlemen hukumannya merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kalau tadi misalnya membakar gerai, lalu ada orang yang tewas, ya, dikenakan pasal pembunuhan yang hukumannya mati, pembunuhan berencana. Tetapi, tidak kemudian sedikit-sedikit dikenakan pasal terorisme," tutup Arsul.

Baca: RUU Terorisme Belum Selesai Lantaran Pemerintah Dinilai Tidak Serius

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)