logo rilis

Penyelenggara Pemilu dan Suksesnya Pilkada Serentak 2018
Kontributor
RILIS.ID
04 Juli 2018, 04:55 WIB
Penyelenggara Pemilu dan Suksesnya Pilkada Serentak 2018

Oleh Achmad Shohib
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta

PILKADA Serentak 2018 yang diselenggarakan di 171 daerah (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota) tampaknya lebih kondusif dan menarik ketimbang Pilkada Serentak 2017. Dinamika pilkada serentak setahun yang lalu tenggelam lantaran didominasi ingar- bingar pemilihan gubernur Jakarta yang diwarnai isu serta sentimen berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Begitu ramai pemberitaan dan perbincangan masyarakat terkait tarik-menarik pasangan calon (paslon) dalam Pilgub Jakarta, sehingga seolah-olah Pilkada 2017 hanya berlangsung di ibu kota negara. Padahal, saat yang sama, pilkada berlangsung secara serentak di 101 daerah yang mencakup 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota di Indonesia.

Berbeda dengan Pilkada 2017 yang cenderung terpusat pada Pilgub Jakarta, suasana persaingan pun tampak mencolok di sejumlah daerah dalam Pilkada 2018, baik di Jawa maupun luar Jawa. Kompetisi yang sangat ketat sekurang-kurangnya berlangsung di lima provinsi utama, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Ini menarik, karena lima provinsi tersebut secara berurutan memiliki jumlah pemilih terbanyak, total mencapai 108,2 juta pemilih atau sekitar 67 persen dari sekitar 160,7 juta pemilih dalam Pilkada 2018.

Meskipun jumlah Pilkada 2018 pemilihnya lebih banyak dibandingkan dengan Pilkada 2017, tetapi penyelenggaraan Pilkada 2018 dinyatakan damai dan sukses, karena  pendidikan pemilih oleh KPU, Bawaslu, dan para pemangku kepentingan cukup masif. Bahkan hoaks, isu SARA, dan fitnah pun bisa diatasi denagan baik. Sehingga, pilkada serentak dinyatakan damai.

Kesuksesan Pilkada Serentak 2018 salah satunya ditandai dengan hilangnya isu SARA dan adanya harmonisasi partai politik seperti peta koalisi politik yang terbentuk bukan hanya berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya, melainkan juga sangat beragam. Partai politik yang saling “oposisi” di tingkat nasional justru bisa saling bekerja sama dan bergandengan tangan di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Tentunya, kesuksesan tersebut adalah buah dari kerja keras KPU sebagai pelaksana penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas pilkada, partai politik sebagai pemangku kepentingan, dan juga LSM-LSM yang bergerak di bidang politik. Ke depan, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada pesta demokrasi yang lebih besar, yakni Pemilu 2019. Maka, harapan kita semua, terhadap semua elemen penyelenggara pemilu untuk selalu merasa tidak puas dengan hasil saat ini, agar selalu haus akan perbaikan-perbaikan, sehingga Pemilu 2019 ke depan lebih berkualitas.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)