logo rilis

Penyebutan Puan dan Pramono dalam e-KTP Jadi Beban Politik PDIP 
Kontributor
Tio Pirnando
24 Maret 2018, 16:00 WIB
Penyebutan Puan dan Pramono dalam e-KTP Jadi Beban Politik PDIP 
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, penyebutan nama Puan Maharani dan Pramono Anung oleh Setya Novanto menjadi beban politik bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya, penyebutan dua nama kader partai banteng itu di depan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Sebut nama Puan dan Pramono itu jadi beban politik bagi PDIP, apalagi Novanto sebut di ruang pengadilan," ujar Ramses kepada rilis.id, di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Ramses menilai, alasan menjadi ramainya penyebutan nama Puan dan Pramono karena kedua politisi partai banteng itu merupakan orang dilingkaran utama Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Selain itu, kedua politisi tersebut sedang menjabat sebagai menteri di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Puan dan Pramono kan masih menjabat menteri dan keduanya kategori lingkaran orang dekat ibu Mega sehingga menjadi seksi diperbincangkan secara politik," paparnya.

Lebih lanjut, Ramses menilai, jila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menelusuri serta tak memberi keterangan khusus terhadap pengakuan Novanto itu, maka penyebutan nama ini menjadi makanan empuk bagi lawan politik, khususnya sebagai bahan kampanye dan hal itu yang menjadi beban berat bagi PDIP.

Kondisi demikian, lanjut Ramses bisa berdampak terhadap menurunnya elektabilitas PDIP dan bukan tidak mungkin akan mengalami nasib sama seperti partai Demokrat pada pemilu 2014 lalu.

"Kalau nanti KPK tidak telusuri pengakuan Novanto apalagi tidak memberi penjelasan apakah mereka terlibat atau tidak maka ke depannya jadi bahan empuk bagi lawan politik. Hal ini bisa pengaruh terhadap elektabilitas PDIP dan bisa saja nasibnya sama seperti yang dialami Demokrat pada pemilu 2014 lalu," tutasnya.

Seperti diwartakan, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, terdakwa kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung.

Menurut mantan Ketua Partai Golkar itu, keduanya masing-masing mendapatkan US$500 ribu.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)