Home » Elektoral

Penurunan Daya Beli Jadi Senjata Politik

print this page Kamis, 7/12/2017 | 18:34

Anggota Komisi XI Fraksi Nasdem, Donny Imam Priambodo. FOTO:RILIS.ID/ Ainul Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi XI DPR, Donny Imam Priambodo menepis isu bahwa daya beli masyarakat turun. Menurutnya, isu yang muncul digunakan sebagai senjata politik untuk ajang pertarungan Pemilu 2019. 

Berdasarkan isu yang berkembang di masyarakat, industri ritel tengah mengalami masa-masa suram pada 2017. Bagaimana tidak, sempat tercatat tumbuh 40 persen di triwulan-I 2016, kini pada triwulan yang sama 2017 kinerja industri justru anjlok karena hanya mampu tumbuh 20 persen.

"Kalau kita melihat data yang ada, enggak ada itu daya beli masyarakat turun, karena memang ketika melihat pertumbuhan ekonomi 5,0 persen, sumbangan terbesar tetap dari konsumsi rumah tangga. Jadi mana yang turun," ujarnya usai acara diskusi panel "Penurunan Daya Beli, Kerjaan Orang Politik atau Benar Adanya?" di Perbanas, Kuningan Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Politisi Fraksi Nasdem itu, meminta kepada masyarakat jangan terpengaruh isu yang belum jelas tersebut. Pasalnya, jika isu itu terus bergema, maka persepsi masyarakat akan terpengaruh. Hal ini berdampak pada persepsi psikologi keuangan masyarakat, sehingga bisa menimbulkan kekhawatiran.

"Secara psikologi masyarakat akan menahan uang (belanja), kalau semuanya menahan uang, maka akan terjadi resesi ekonomi nasional. Karena apa? orang jualan juga akan susah," terangnya.

Ia optimistis, Tahun Politik 2018 daya beli masyarakat akan terdorong naik. Pasalnya, presiden Joko Widodo akan mengeluarkan kebijakan padat karya, dan mewajibkan aparatur desa untuk menyerap tenaga kerja. Sehingga, kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kita lihat, justru banyak pengamat (ekonomi) mengatakan daya beli masyarakat di 2018 naik pesat. Selain itu, Presiden juga akan mengeluarkan diplomat padat karya," pungkasnya.

Penulis Ainul Ghurri
Editor Intan Nirmala Sari

Tags:

Daya Beli TurunTahun Politik 2018NasdemPemilu 2019