logo rilis
Penuhi Tiga Syarat, SK Pencabutan BHP HTI Dinilai Sah! 
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
09 Mei 2018, 01:02 WIB
Penuhi Tiga Syarat, SK Pencabutan BHP HTI Dinilai Sah! 
FOTO: RILIS.ID/Zulhamdi Yahmin

RILIS.ID, ja— Kuasa Hukum Menkumham dari Forum Advokasi Pembela Pancasila (FAPP), I Wayan Sudirta, menegaskan, hasil putusan sidang gugatan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah membuktikan keabsahan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham terkait pencabutan Badan Hukum Perkumpulan (BHP) organisasi itu lantaran telah memenuhi tiga syarat.

“Pertama, SK ini dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kedua, SK pembubaran HTI sesuai aturan hukum yang berlaku. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah SK ini mencermikan dan sudah memenuhi syarat, yaitu substansi atas masalah yang diangkat sesuai objek sengketa,” kata Wayan di kawasan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Wayan menambahkan, Undang-Undang telah mengatakan sah dan adil bila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi. Hal itu, ujarnya, yang digarisbawahi pada bagian awal dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Dengan kata lain, SK pencabutan sudah tepat, sudah benar, bahkan Majelis Hakim menambahkan ini dalam keadaan mendesak. Jika tidak segera diatasi, akan menimbulkan masalah,” ujarnya. 

Dia memastikan, tidak ada intervensi maupun tekanan terhadap keputusan dari majelis hakim tersebut. Sehingga, lanjutnya, hasil putusan tersebut sudah adil dan independen.

“Ada persoalan sekarang kalau orang yang berpekara ada yang suka dan tidak suka. Apa komentar mereka yang kalah, biasanya mengatakan tidak adil. Tapi adil kah putusan ini? independen kah? Saya lihat tidak ada tanda-tanda pengadilan mendapat tekanan. Tidak ada tanda-tanda putusan itu tidak adil kalau dilihat dari pertimbangannya,” tegasnya.

Bila ada yang mengatakan peradilan tidak adil, imbuh Wayan, perlu dipertanyakan persepsinya terhadap lembaga hukum di Indonesia. Seharusnya, tegas dia, pihak yang kalah mengajukan banding.

“Kalau tidak suka, jangan justru merendahkan martabat peradilan, karena kita kelak akan menggunakannya suatu saat nanti,” tandasnya.

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)