logo rilis
Pentingnya Verifikasi Harta Calon Kepala Daerah
Kontributor
Fatah H Sidik
20 April 2018, 22:53 WIB
Pentingnya Verifikasi Harta Calon Kepala Daerah
Pilkada 2018. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Kendari— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, menyatakan, harta kekayaan pasangan calon kepala daerah (cakada) harus diverifikasi. Hal tersebut sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi.

"Secara adminitrasi, pasangan calon peserta pilkada sudah menyampaikan data harta kekayaan kepada KPK dan sudah diketahui publik. Berikutnya, harta kekayaan para kandidat harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut," ujarnya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/4/2018).

Dirinya berkeyakinan, cakada tak mungkin cuma memiliki sepeda motor. Karenanya, Kekayaan cakada perlu klarifikasi untuk menemukan fakta sebenarnya. "Sehingga, rakyat tidak 'membeli kucing dalam karung'," tegasnya.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima KPK, calon Wali Kota Bau Bau, Yusran Fahim, merupakan cakada terkaya sebesar Rp75.197.517.122. Lalu, kekayaan calon Bupati Kolaka Ahmad Safei Rp25.242.458.749 dan calon Gubernur Sultra Ali Mazi Rp22.025.900.000.

Selanjutnya, calon Wakil Bupati Konawe Adi Jaya Putra kekayaannya mencapai Rp15.256.036.427. Sedangkan calon Wakil Gubernur Sultra Hugua sebesar Rp10.233.178.000. Kekayaan cakada lain pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Sultra berkisar antara ratusan juta hingga Rp9 miliar.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)