logo rilis
Penting! Sinergitas Lembaga Negara Melalui Check and Balance
Kontributor
Nailin In Saroh
24 Juni 2019, 23:00 WIB
Penting! Sinergitas Lembaga Negara Melalui Check and Balance
Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Mekanisme Check and Balance Lembaga Negara’ di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2019).

RILIS.ID, Jakarta— Anggota MPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, penguatan lembaga-lembaga negara di parlemen baik MPR, DPR dan DPD fungsinya belum maksimal. Persoalan tersebut pun kerap menjadi bahan diskusi.

"Sebenarnya sudah banyak kajian yang dilakukan terkait penguatan lembaga-lembaga negara, sehingga ke depan mampu mengoptimalisasi fungsi,” ujarnya dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Mekanisme Check and Balance Lembaga Negara’ di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2019). 

Hadir juga dalam diskusi sebagai narasumber anggota Kelompok DPD di MPR yang juga Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

Bagi Saleh Daulay, lembaga-lembaga di parlemen, masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan yang luar biasa di sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai amanah UUD. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden. 

Sedangkan, DPR memiliki wewenang membuat UU bersama-sama dengan pemerintah, kemudian bersama pemerintah membahas dan menyetujui anggaran dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan juga pelaksanaan APBN. 

Sementara, DPD berwenang mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

“Begitu luar biasanya fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut, tinggal sinergitas antar lembaga perlu dioptimalkan sehingga mekanisme check and balance bisa berjalan maksimal. Selain itu, sinergitas juga dengan pemerintah, sebab wewenang pembuatan UU adalah perpaduan antara DPR dan pemerintah jadi tinggal sinergi pembagian kewenangan dan tanggung jawab dari produk UU yang dikeluarkan,” paparnya.

Saleh menambahkan, dalam skala luas sinergitas MPR, DPR dan DPD dalam mengoptimalisakan fungsi adalah dengan memperkuat fungsi MPR.  Penguatan fungsi MPR salah satunya adalah dengan perumusan haluan negara sebagai panduan arah pembangunan nasional.

“Penguatan MPR tersebut apakah juga menguatkan lembaga DPR dan DPD, itu akan terjadi, sebab DPD akan berperan besar disitu bersama DPR,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama Nono Sampono berpendapat, jika check and balance dalam rangka optimalisasi fungsi lembaga mau diterapkan secara baik, maka harus terjadi keseimbangan kekuasaan.  

“Tidak ada cara lain,” tegasnya.  

Untuk itu, lanjutnya, hubungan atau sinergitas antar lembaga negara di parlemen memang harus baik agar keseimbangan terjadi.  

“Saat ini, hubungan antar lembaga terutama hubungan di parlemen, jauh lebih baik dari sebelumnya memang semuanya melalui proses dan masih berproses,” ujarnya.

Bagi Nono Sampono, sinergitas seperti itu menggambarkan jati diri bangsa Indonesia yakni gotong royong. Sistem tatanegara Indonesia yang seperti itu, kata dia, memang harus sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang komunal.  

"Indonesia tidak bisa mengadopsi sistem luar seperti liberal yang individualistik sebab sekali lagi Indoenia adalah komunal yang menerapkan prinsip gotong royong,” katanya.

“Mekanisme check and balance yang terjadi serta penerapan keseimbangan kekuasaan adalah implementasi dari prinsip gotong royong itu,” tambah Nono.

Pakar Hukum tatanegara Margarito Kamis mengatakan bahwa ide dasar serta pikiran dasar check and balance itu adalah mencegah terjadinya satu organ menjadi tiran bagi organ yang lain. Agar satu organ tidak menjadi tiran bagi yang lain, maka keseimbangan kewenangan harus terjadi.

“Mengapa perlu keseimbangan kewenangan, sebab kekuasaan mutlak itu memiliki kecenderungan. Kecenderungan ini harus dikerangkakan dalam hukum dan harus dijinakan dalam hukum dengan cara, sebagian kewenanganmu kau taruh di sini dan sebagian lagi kau taruh di sana.  Inilah sinergitas yang akan membawa kepada implementasi check and balance sehingga dengan itu,  demokrasi, akuntabilitas dan transparansi bisa dikembangkan,” jelasnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID