logo rilis
Pengusaha Adiguna Sutowo Mangkir dari Panggilan KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
20 Maret 2018, 19:53 WIB
Pengusaha Adiguna Sutowo Mangkir dari Panggilan KPK
Ilustrasi KPK. RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pengusaha Adiguna Sutowo mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harusnya, hari ini ia diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia (Persero).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyampaikan hingga saat ini tidak ada keterangan alasan ketidakhadiran Adiguna yang disampaikan ke KPK.  Kendati begitu, Febri memastikan tim penyidik akan memanggil kembali Adiguna untuk diperiksa di lain waktu.

"Tidak ada keterangan, hingga sore ini belum diperoleh konfirmasi terkait alasan ketidakhadiran saksi," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/3/2018). 

Febri berujar, pemeriksaan terhadap Adiguna lantaran penyidik ingin mendalami mengenai PT Mugi Rekso Abadi (MRA). Ini mengingat perusahaan itu didirikan Adiguna bersama Soetikno Soedarjo, yang kini berstatus tersangka dalam kasus ini.

"Akan dilihat lebih jauh mekanisme di MRA misalnya pendirian MRA, posisi saksi dan posisi tersangka saat itu," tuturnya. 

Dalam kasus ini, mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Soetikno Soedardjo selaku Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Grup sekaligus Beneficial Owner Connaught Intenational ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.

Keduanya disinyalir telah melakukan tindak pidana korupsi dengan perusahaan Rolls Royce dan Airbus terkait pengadaan mesin dan pesawat untuk PT Garuda Indonesia.

Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno dalam bentuk uang dan barang dari Rolls Royce. Emiryah Satar diduga menerima 1,2 juta Euro dan US$180 ribu atau setara Rp20 miliar, sedangkan barang yang diterima senilai US$2 juta dan tersebar di Singapura dan Indonesia.

Atas dugaan itu, Emirsyah Satar sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Soetikno selaku pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Taufiqurrohman


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)