logo rilis
Penghinaan Presiden
kontributor kontributor
Syamsuddin Radjab
21 Februari 2018, 15:23 WIB
Pengamat hukum dan Direktur Eksekutif Jenggala Center
Penghinaan Presiden
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

ERA KOLONIAL telah lama berlalu tetapi watak dan karakternya masih diwarisi oleh pembentuk undang-undang baik DPR maupun Pemerintah. Dulu, negara lain menguasai wilayah, politik, hukum dan sumber-sumber ekonomi di negara kita. Sekarang, sesama warga negara ingin mengontrol dan menguasai kehidupan rakyat melalui regulasi atau perundang-undangan.

Melalui kewenangan politik, pembentuk undang-undang lebih mengedepankan kepentingannya daripada kepentingan rakyat bahkan hak-hak konstitusional dirampas dan ingin dipenjarakan.

Partisipasi dan akuntabilitas publik, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM telah diabaikan oleh pembentuk UU baik oleh DPR maupun pemerintah.

Pasal Antikritik

Watak neokolonialisme tercermin dalam RKUHP dengan menghidupkan kembali pasal karet (hatzai artikelen) terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dimuat dalam Pasal 238, Pasal 239, dan Pasal 240 RKUHP. 

Pasal 238 berbunyi: “(1) Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori I pejabat; (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”.

Dan Pasal 239 dinyatakan bahwa “(1) Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”.

Sedangkan Pasal 240 RKUHP berbunyi: “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Pasal ini secara substansi telah dicabut oleh MK melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pada 6 Desember 2006 dari ketentuan Pasal 134, 136b dan Pasal 137 KUHP. Asumsi yang dibangun dihidupkannya ketiga pasal tersebut karena menganggap Presiden merupakan simbol negara yang harus dihormati.

Presiden Bukan Simbol Negara

Asumsi pembentuk UU tersebut sangat tidak berdasar karena Presiden bukan simbol negara. Kendatipun bukan simbol negara tetapi hal tersebut terus menerus dibangun secara persuasif seolah benar menurut hukum padahal menyesatkan publik.

Sesuai ketentuan Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan yang dimaksud simbol negara adalah Bendera Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Lagu Indonesia raya sebagai simbol identitas wujud eksistensi Indoensia. Demikian halnya diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 36B UUDN RI 1945.

Selama ini, para pejabat pemerintahan, pejabat negara bahkan pimpinan Ormas telah membangun persepsi menyesatkan masyarakat dengan menyebut bahwa Presiden adalah simbol negara, dari Ketua MK Arief Hidayat, Pimpinan DPR, Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, Ketua BPHN, ketua KPU, Petinggi Partai Politik dan lain-lain.

Cukup dua alasan kenapa Presiden bukan simbol negara yakni Presiden adalah jabatan politik dan Presiden dapat diberhentikan (impeachment). Tak ada jabatan politik dan yang dapat dimakzulkan dinegara manapun dijadikan simbol suatu negara.

Hal berbeda dengan Thailand yang dicontohkan pendukung Presiden simbol negara, Thailand atau Malaysia bentuk negaranya monarkhi konstitusional yang berbeda dengan sistem presidensial yang kita anut sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Pembentukan UU yang berwatak neokolonialisme oleh Nonet-Selznick (1978) menyebutnya sebagai produk UU represif atau ortodoks yang mengutamakan tafsir tunggal dan kehendak penguasa serta mengandalkan alat-alat kekerasan negara (militer/polisi) sebagai pengaman UU represif.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID