logo rilis
Pengamat: Sikap Wiranto Intervensi KPK Tak Baik bagi Demokrasi
Kontributor
Nailin In Saroh
14 Maret 2018, 12:45 WIB
Pengamat: Sikap Wiranto Intervensi KPK Tak Baik bagi Demokrasi
Menkopolhukam Wiranto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, diimbau tidak terlalu jauh mencampuri masalah hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantaran meminta lembaga antirasuah itu untuk menunda penyidikan dan penyelidikan kepada calon kepala daerah yang hampir tersangka. 

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Idil Akbar menilai, langkah Wiranto tidak tepat dan terkesan mengintervensi penegak hukum demi menjaga stabilitas pilkada.

"Jadi tidak tepat. Biarkan saja proses hukum berlanjut, jangan diintevernsi hanya karena jaga stabilitas pilkada," ujarnya kepada rilis.id di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurutnya, tidak ada toleransi bagi calon kepala daerah melakukan praktik korupsi yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Apalagi, tertangkap tangan. 

"Proses hukum harus di depankan, pertimbangan politik, dan harus menyadari betul sebagai persoalan kejahatan extraordinary (luar biasa) harusnya segera diselesaikan," tegas Idil.

Sikap Wiranto yang terlalu mengintervensi itu, kata Idil, tidak baik untuk penanganan korupsi juga demokrasi di Indonesia. 

Selain itu, bagi mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tertangkap tangan KPK tetapi masih lanjut menjadi calon di pilkada, ini juga tidak baik untuk stabilitas nasional karena rawan 'digoreng' oleh calon lain. 

"Pertanyaannya, apakah ketika calon itu diteruskan dan memenangkan pilkada malah tidak menimbulkan ketidakstabilan politik? Ini juga jadi pertanyaan. Karena ketika menang upaya untuk mengintervensi politik jauh lebih besar lagi karena ada faktor kekuasaan," bebernya.

"Kalau sudah begitu ya tepat lah KPK sebelum dia menangkan pemilihan," cetus Idil.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta KPK menunda rencana pengumuman status tersangka terhadap pasangan calon yang maju di Pilkada 2018. Pasalnya, ia menilai langkah yang diambil KPK berdampak pada pelaksanaan Pilkada 2018.

"Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu, yang justru mengganggu jalannya pemilu. Yang kita harapkan, sukses, aman, tertib," tutur Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (12/3) kemarin.

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)