Home » Peristiwa » Nasional

Pengamat: Partai Golkar Tak Bergantung pada Setya Novanto

print this page Rabu, 15/11/2017 | 12:21

Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR, Setya Novanto saat sidang paripurna, Rabu (15/11/2017). FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Surabaya— Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam meyakini banyak tokoh di Partai Golkar yang bisa menggantikan posisi Setya Novanto, seandainya yang bersangkutan berhalangan tetap karena tersangkut kasus hukum. 

Menurutnya, kader Golkar akan bergerak untuk mencari pemimpin baru yang bisa menyelamatkan partai mereka menjelang Pileg 2019 mendatang.

"Partai Golkar itu sudah teruji, dan tidak bergantung pada aktor, dan tokoh tertentu. Banyak tokoh dan faksi yang membuat Golkar sebenarnya adalah partai modern yang setara dalam ketokohan. Golkar tidak akan terlalu bergantung dan kehilangan jika ketum terkena masalah hukum," katanya ketika dikonfirmasi pada Rabu 15/11/2017).

Dia berpendapat, elektabilitas Golkar akan bertahan jika tetap menjalankan mekanisme sesuai aturan terhadap kader yang tersangkut kasus hukum.

"Golkar juga punya mekanisme mapan jika ketum terlibat kasus hukum, jadi saya meyakini tidak berpengaruh terhadap elektabilitas," tambahnya.

Surokim menambahkan, bila prahara di Golkar dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh positif. Sehingga ancaman penurunan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu bisa dihindari.

"Malah dalam berbagai peristiwa prahara Partai Golkar, justru bisa menaikkan fleksibilitas partai. Semakin banyak peristiwa yang menerpa Partai Golkar, perolehan suara partai malah naik, itu yang mengherankan," tambahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Ini adalah yang kedua kali, ketua umum Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Hari ini, KPK menjadwalkan pemanggilan Setya Novanto sebagai tersangka.

Penulis Budi Prasetiyo
Editor Syahrul Munir

Tags:

Partai GolkarKader GolkarKasus HukumSetya Novanto

loading...