Home » Elektoral

Pengamat: Parpol yang Kesulitan Sipol, Itu Pertanda Buruk

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo menilai  keberadaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sangat penting sebagai persyaratan pendaftaran verifikasi parpol. 

Karena, tanpa Sipol Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan sulit untuk mendata dan melakukan verifikasi.

"Menurut saya keberadaan sipol itu perlu dan penting untuk meningkatkan kualitas administrasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik," ungkapnya via pesan singkat kepada rilis.id, di Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Manfaat dari Sipol, kata Bambang, tidak hanya memudahkan kerja KPU tetapi juga membuat sistem manajemen partai dalam hal inventarisasi anggota akan sangat terbantu.

Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI itu menyatakan, jika Sipol dianggap  memperberat, menyulitkan dalam hal pemenuhan persyaratan verifikasi, perlu dipertanyakan pendataan adimistrasi parpol tersebut.

"Jadi jika Sipol diterapkan, manajemen partai bisa lebih baik. Kalau Sipol dianggap menyulitkan sebenarnya lebih karena buruknya pendataan dan manajemen keanggotaan dan kepengurusan parpol," tandasnya.

Perlu diketahui, dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 11 tahun 2017 dijelaskan pengisian Sipol merupakan persyaratan wajib yang harus diisi oleh setiap parpol  yang ingin menjadi peserta pemilu. Namun, keberadaan Sipol tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun tata cara pengisian Sipol, keanggotaan partai politik terlebih dahulu didata oleh pengurus dengan dibuktikan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP serta lampiran surat keterangan dari Dukcapil setempat. Selanjutnya form yang ada di Sipol di cetak dan dipergunakan pada saat mendaftar di KPU. 

Seluruh parpol calon peserta pemilu wajib memasukkan data parpol ke dalam Sipol. Sehingga partai yang tidak melakukan input data ke Sipol, ototamatis tidak bisa mendaftar sebagai calon peserta pemilu.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kubu Romahurmuziy, mengkritisi pengisian sistem Sipol tersebut. Karena dianggap dalam implementasinya seringkali serverdown  menghambat proses pendaftaran parpol peserta pemilu.

Untuk itu Wakil Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi meminta, agar Sipol bukanlah satu-satunya syarat untuk mendaftar verifikasi di KPU. Seharusnya ada tahap lain sebagai alternatif dari Sipol.

Penulis Tio Pirnando
Editor Syahrul Munir

Tags:

ParpolKTASipol