Home » Peristiwa » Nasional

Praktisi: Paradigma Penyidik Kejar Aset Koruptor Masih Kuno

print this page Minggu, 14/1/2018 | 16:55

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Praktisi Hukum Pemulihan Aset, Koalisi Kemitraan Pembangunan, Paku Utama menilai, negara belum banyak berhasil dalam pemulihan aset korupsi. 

Menurutnya, paradigma para penegak hukum dalam mengejar pemulihan aset tindak pidana korupsi masih ketinggalan jaman alias kuno, karena penyidik lebih dulu mengejar tersangka korupsi dibanding asetnya. 

"Paradigma penegak hukum kita itu mencari orang. Nah sedangkan yang harus diubah itu mencari asetnya. Logika ketika Setya Novanto terbukti maka aset dirampas itu logika jaman dulu jadi paradigma kita sudah kuno karena KUHP-nya kuno," ungkapnya dalam diskusi 'Tantangan Efektivitas Upaya Pemulihan Aset Tindak Pidana di Indonesia', di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Selain pengeluaran yang lebih besar lantaran waktu penyidikan hingga selesainya persidangan yang begitu lama, mengejar tersangka dalam tindak pidana korupsinya juga memberikan peluang pelaku utama lari.

"Bisa jadi bekingannya kuat akhirnya nggak jadi. Jadi jangan kita kejar orang tapi tidak kejar asetnya. Capek dari pengeluaran dan dari sisi koruptor juga lebih pinter untuk berkilah," ujarnya.

Paku mengatakan, koruptor memiliki berbagai cara untuk menyelamatkan asetnya. Pada umumnya mereka sudah menyiapkan agar tindakan korupsinya tidak diketahui pihak berwenang.

"Seperti Nazarudin, dia buat perusahaan tapi namanya nggak ada disitu padahal kalau buat perusahaan AD/ART nya harus ada nama pemiliknya. Tapi kalau kita pakai nama orang lain otomatis di KUHP nggak ada aturannya," sebut Paku. 

Cara lain misalnya dengan membuat utang piutang, di mana pelaku meminjam uang ke orang ketiga dengan sistem barter saham perusahaan. Sehingga nantinya nama pemilik yang tercatat di perusahaan adalah si orang ketiga.

"Jadi inilah yang menjadi penghambat aparat penegakan hukum. Perusahaan ada tapi nama koruptornya nggak ada jadi koruptor itu seolah-olah dia nggak punya apa-apa tapi dia mengontrol setiap hari," ungkapnya.

Lebih jauh, pria yang juga berasal dari Koalisi Kemitraan Pembangunan ini menyebut, sebenarnya sudah ada aturan yang lebih maju cara berpikirnya dalam memulihkan aset koruptor yakni dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, namun hal tersebut tidak diterapkan para penegak hukum baik itu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

"Masih sangat sedikit yang dijerat UU pencucian uang," sebutnya.

Penulis Tari Oktaviani
Editor Kurniati

Tags:

KoruptorAsetKorupsiKPKKepolisianKejaksaan