logo rilis
Pengamat: Moeldoko Tak Punya Kewenangan Usulkan Koopssusgab 
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
17 Mei 2018, 11:32 WIB
Pengamat: Moeldoko Tak Punya Kewenangan Usulkan Koopssusgab 
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. FOTO: RILIS.iD/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat militer yang juga Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universiras Padjadjaran, Bandung, Muradi menegaskan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tak memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Pasalnya, tugas Moeldoko di Istana Kepresidenan adalah hanya sebatas akselerator, bukan eksekutor. 

"Yang harus ngomong itu ya Kemhan dan Mabes TNI. Enggak punya kewenangan dia (Moeldoko)," kata Muradi kepada rilis.id, Kamis (17/5/2018). 

Mestinya, ujar Muradi, Moeldoko terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terkait usulan pengaktifan kembali Koopssusgab TNI tersebut. Kemudian, baru kemudian Ryamizard atau Hadi yang menyampaikan informasi itu selanjutnya. 

"Yang ngomong bukan dia, tapi Panglima atau Menhan. Ini malah dia ngomong sendiri. Kan jadi kayak enggak paham," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, menyatakan Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan pengaktifan kembali Koopssusgab untuk memberantas teror.

Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan tiga matra TNI. Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.

Menurut Moeldoko, Koopssusgab berada di bawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Ini operasi harus dijalankan untuk preventif agar masyarakat merasa tenang. Saat ini terjadi hukum alam, hukum aksi dan reaksi. Begitu teroris melakukan aksi, kita beraksi, kita melakukan aksi, mereka bereaksi," ungkap Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, pembentukan Koopssusgab tidak perlu menunggu RUU Terorisme disahkan. Di dalamnya terdapat pasukan khusus darat, laut, dan udara yang terpilih.

"Bisa untuk operasi perang dan operasi selain perang. Intinya siap serahkan pada aparat keamanan, kita siap menghadapi situasi apapun. Masyarakat enggak perlu resah. Sekali lagi percayakan pada kami," imbuhnya.

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)