logo rilis
Pengamat: Dugaan Surat Suara Tercoblos di Malaysia Bisa Permalukan Indonesia
Kontributor
Elvi R
13 April 2019, 10:00 WIB
Pengamat: Dugaan Surat Suara Tercoblos di Malaysia Bisa Permalukan Indonesia
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH Unas) Ismail Rumadan menilai, dugaan kasus surat suara yang tercoblos di Malaysia membuat preseden buruk bagi demokrasi Indonesia di mata dunia.

Menurutnya, surat suara yang sudah berisikan nama pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan caleg-caleg Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mempermalukan Indonesia. Ismail pun menyayangkan dugaan tindakan kecurangan ini terjadi di luar negeri.

"Tentu peristiwa tersebut sangat memalukan sekali bagi negara dan masyarakat Indonesia di tengah pantauan dan sorotan dunia internasional terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi pilpres maupun pileg yang perjalan serentak ini,” kata Ismail di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Untuk itu, ia menekankan, pemerintah perlu mengusut tuntas kasus ini untuk menjaga martabat bangsa. Terlebih, jika ada keterlibatan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia.

“Sebab patut diduga bahwa ada keterlibatan pihak kedubes RI di Malaysia, karena caleg yang berasal dari Partai NasDem yang sudah tercoblos dalam kertas surat suara yang ditemukan memiliki hubungan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia" tuturnya.

Oleh karena itu, Ismail meminta, jika mereka terbukti melakukan kecurangan, maka KPU juga harus segera mendiskualifikasi caleg yang bersangkutan.

Menurutnya, indikasi keterlibatan Kedubes RI menyeruak karena Duta Besar ‎Indonesia di Malaysia, Rusdi Kirana‎ menjadi Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN).

“Oleh karena itu dalam konteks menjaga independensi penyelenggaraan pilpres dan pileg ini, maka KPU harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam timdakan kecurangan tersebut terutama pihak penyelenggara pemilu yang ada di Malaysia,” ujar dia.

Sekadar informasi, Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) sendiri mempertanyakan posisi Duta Besar ‎Indonesia di Malaysia, Rusdi Kirana‎ bisa menjadi Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN). 

Pertanyaan itu muncul terkait ditemukannya puluhan ribu surat suara tercoblos di Selangor, padahal hari pencoblosan belum dimulai.
Sebelumnya, Bawaslu juga sudah dari jauh-jauh hari berkirim surat ke KPU untuk melakukan evaluasi terhadap Rusdi Kirana. Pasalnya dia memiliki anak yang juga menjadi Caleg dari Partai Nasdem, yaitu Davin Kirana.

“Kami sudah mengirimkan surat kepada KPU untuk mengganti yang bersangkutan, supaya tidak terjadi konflik kepentingan,” ‎ujar Anggota Bawaslu, Rahmad Bagja.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID