logo rilis
Pengamat: DPD Harus Dipimpin Karakter Kuat dan Komunikatif di Level Nasional
Kontributor
Sukma Alam
16 September 2019, 17:54 WIB
Pengamat: DPD Harus Dipimpin Karakter Kuat dan Komunikatif di Level Nasional
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, peran penting DPD RI sebagai salah satu kamar dalam wakil rakyat pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat strategis. Selain itu, pengisian posisi pimpinan DPD yang baru periode 2019-2024 juga layak dicermati dan mereka yang berpotensi untuk mengisi jabatan ini harus diuji dihadapan publik terkait kapasitas, kapabilitisnya serta narasi dan ide sang kandidat dalam kepemimpinannya.

“Dalam konteks perwakilan politik di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI lahir dari konsensus politik nasional untuk memperkuat fungsi perwakilan daerah di tingkat nasional, di samping perwakilan politik DPR. Gagasan dasar pembentukan DPD adalah menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan langsung dengan daerah,” kata Pangi dalam keterangan persnya, Senin (16/9/2019).

Pangi mengatakan, DPD lahir sebagai anak kandung reformasi, merupakan penjelmaan utusan daerah yang dipilih secara demokratis. Menurutnyanya, lahirnya DPD menjadikan Indoneia menganut sistem bikameral meskipun sebagian kalangan mempertanyakannya. Disebabkan DPD dibentuk sebagai upaya kompromi politik untuk mengakomodir tuntutan reformasi, DPD lahir dengan kewenangan terbatas (soft bicameral) yang membuat Peran DPD terkesan sangat lemah dibandingkan dengan DPR.

Lemahnya peran DPD ini berbanding terbalik dengan derjat keterwakilan yang dimiliki baik dari segi aspek keterwakilan, sebaran dukungan, spektrum ideologis dan tingkat keterpilihan. Hal ini menjadi paradox dimana secara legitimasi DPD punya dukungan yang kuat namun lemah dari segi kewenangan.

“Oleh karena itu penguatan kelembagaan DPD menjadi penting dalam upaya konsistensi atas pilihan politik untuk menjalankan sistem bikameral secara murni sebagai mana amanat konstitusi. Upaya penguatan kelembagaan ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan yang akan membawa arah perubahan kelembagaan DPD kedepan,” katanya.

Pimpinan DPD harus punya karakter kuat, punya narasi, komunikatif, diterima di semua level dan dapat menjadi solidarity maker. Sosok seperti itu diharapkan bisa menghilangkan sumbatan komunikasi internal maupun eksternal, sehingga mengangkat kembali marwah (dignity) harkat dan martabat DPD sebagai lembaga tinggi negara.

Dalam hal ini pengisian posisi kursi pimpinan DPD periode 2019-2024 menjadi strastegis dalam upaya memuluskan agenda penguatan kelembagaan DPD. Calon pimpinan DPD diharapkan punya kriteria tersebut sehingga upaya penguatan kelembagaan DPD bukan hanya sekedar mimpi, namun dapat segera direalisasikan dalam tindakan nyata.

Tamsil Lindrung mengemukakan gagasannya dan padangannya dalam upaya penguatan kelembagaan DPD bertujuan mengembalikan derajat keterwakilan politik (political representative) daerah, sehingga terjadi check and balances di dalam lembaga perwakilan. Selain itu membuka peluang pembahasan berlapis (redundancy) atas RUU dan kebijakan politik yang terkait dengan kepentingan masyarakat di daerah.

Tamsil Lindrung mengemukakan penataan kelembagaan DPD dapat terealisasi dengan beberapa langkah strategis Pertama, konsistensi atas amanat konstitusi. DPD haru memainkan peranan strategis dalam sistem dua kamar (bikameral sistem) bukan hanya semata menjadi "utusan" daerah tetapi harus mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat dan melahirkan produk undang-undang bersama dengan DPR.

Untuk mewujudkan bikameral kuat dan efektif yang mengacu pada sistem ketatanegaraan kita, maka DPD idealnya memainkan empat peran, yakni; (1) mempertegas posisinya sebagai "penyambung lidah rakyat" di daerah; (2) berperan sebagai lembaga penyeimbang DPR agar fungsi checks and balances di parlemen dapat berjalan; (3) membantu meringankan beban dan tugas yang diemban oleh DPR dalam pembuatan undang-undang sebagai mitra srategis.; (4) mengambil inisiatif dalam berbagai hal terkait dengan masalah kebangsaan, baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Kedua, perluasan kewenangan. DPD semestinya memainkan peranan strategis dengan memberikan second opinion dan memperkuat pembahasan berlapis terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas bersama, sehingga proses pembahasan RUU.

Ketiga, kepemimpinan. Faktor kepemimpinan juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam membawa arah DPD dalam tarik-menarik kepentingan dalam pusaran politik nasional. Kepemimpinan harus punya karakter kuat, punya narasi, komunikatif, diterima di semua level dan dapat menjadi solidarity maker.

Tamsil merupakan sosok politisi yang sudah malang melintang dipanggung politik nasioanal dan punya pengalaman sebagai anggota legislatif, jaringan yang luas yang memungkinkan beliau luwes berkomunikasi dengan semua kalangan dan yang terpenting punya narasi dan gagasan yang akan diperjuangkan, modal yang dimiliki ini membuat beliau layak untuk memimpin DPD untuk memuluskan agenda penguatan kelembagaan DPD kedepan.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID