logo rilis
Pengamat: Cawapres Santri Hindari Jokowi dari Politik Identitas
Kontributor
Nailin In Saroh
15 April 2018, 20:00 WIB
Pengamat: Cawapres Santri Hindari Jokowi dari Politik Identitas
Pilpres 2019, Ilutrasi: Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Joko Widodo kembali mendapat rekomendasi agar calon wakil presiden yang mendampinginya di Pemilihan Presiden 2019 berasal dari kalangan santri. Kali ini rekomendasi mengemuka dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama sekaligus peringatan rangka hari lahir ke-45 PPP.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai kalangan santri selalu diusulkan sebagai cawapres Jokowi lantaran merupakan bagian antisipasi adanya politik identitas di Pilpres 2019.

"Karena memang ada dugaan menguatnya politik identitas yang berbasis keagamaan pasca Pilkada DKI," ujar Adi di Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Menurutnya, cawapres dari kalangan santri dapat mengimbangi Jokowi yang berasal dari nasionalis. Tak hanya itu, pola koalisi politik di Tanah Air itu juga memang kerap memadukan pola nasionalis-Islam, sipil-militer, dan Jawa dengan non-Jawa guna memenangkan pasangan calon. 

"Tapi prinsipnya memang koalisi kita polanya sejak dulu ada irisan Islam- nasionalis," terang Adi.

Namun demikian hal itu tidak harus terjadi jika calon presiden baik pejawat maupun nonpejawat telah memiliki elektabilitas tinggi di atas 60 persen. Ia mencontohkan saat Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menggandeng Boediono sebagai capresnya. 

Padahal, dari kriteria tersebut, Boediono tidak memiliki irisan dari kalangan agamis maupun non-Jawa. Namun ia mengakui elektabilitas SBY menuju periode keduanya sangat tinggi, begitu juga tingkat kepuasan publik.

"Karena elektabilitas SBY cukup tinggi maka cukup menggandeng temen mainnya saja istilahnya. Irisan itu menjadi nggak relevan selama dengan satu catatan pejawat elektabilitasnya pada posisi tahap aman," ungkap Adi.

Meski demikian, terkait cawapres tentu ditentukan oleh Jokowi sendiri dengan melihat elektabilitas dan tingkat kepuasaan publik kepada Jokowi saat ini jika ingin meraih kemenangan. Namun dengan tujuan keseimbangan, maka irisan-irisan tersebut perlu untuk dipertimbangkan.

"Kalau sebatas bicara kemenangan itu menjadi tidak penting tapi kalau bicara soal keseimbangan politik tentu seperti non-Jawa ini perlu diperhatikan, tapi kembali bagaimana Pak Jokowi, dia mau menang saja atau menjaga keseimbangan," pungkas Adi.

Editor: Yayat R Cipasang


500
komentar (0)