logo rilis
Pengamat: Ada Masalah dalam Reformasi Ketatanegaraan Indonesia
Kontributor
Sukardjito
03 April 2018, 13:49 WIB
Pengamat: Ada Masalah dalam Reformasi Ketatanegaraan Indonesia
Rapat Parinurna , Gedung DPR. FOTO: RILIS.ID/Indra kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat hukum tata negara dari Universitas Negeri Jember,Jawa Timur, Bayu Dwi Anggono, menilai masih ada sejumlah permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun reformasi perkembangan tata negara Indonesia hampir berusia 20 tahun.

"Memang masih ada permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di sana-sini," kata Bayu melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Menurut Bayu, faktor utama penyebab sejumlah permasalahan tersebut adalah karena belum berfungsinya salah satu fungsi dari konstitusi yaitu fungsi kanalisasi atau penyelesaian konflik (mediating conflict).

"Bahwa konstitusi menyediakan instrumen untuk menyelesaikan problem ketatanegaraan baik itu berupa konflik politik maupun sengketa hukum," kata Bayu.

Permasalahan tersebut dikatakan Bayu muncul karena aktor-aktor pada era reformasi ini baik lembaga negara maupun masyarakat seringkali belum menggunakan konstitusi dalam menyelesaikan konflik-konflik yang muncul dan lebih memilih pendekatan kekuasaan dalam menyelesaikan konflik ketatanegaraan.

"Akibatnya adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam kehidupan bernegara kemudian terpinggirkan," tambah Bayu.

Lebih lanjut Bayu mengatakan perilaku korupsi di cabang kekuasaan negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif serta pelanggaran hak azasi manusia (HAM) oleh aktor negara merupakan kejadian yang bertentangan dengan maksud lahirnya era reformasi.

"Perilaku ini juga merupakan faktor penghambat kepercayaan dan keyakinan rakyat kepada sistem ketatenegaraan di era reformasi," kata Bayu.

Untuk mencegah semakin rendahnya kepercayaan ini, Bayu meminta elemen negara supaya bersikap lebih progresif dan responsif dalam menuntaskan berbagai permasalahan korupsi serta melakukan penguatan sistem yang berbasis pada perlindungan Hak Asasi Manusia.

"Dengan kata lain sistem ketetanegaraan era reformasi haruslah tetap dijaga agar tetap demokratis, berbasis kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya, dan yang utama juga adalah menuntaskan permasalahan korupsi," pungkas Bayu.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)