Home » Peristiwa » Nasional

Pengadilan Tipikor Benarkan Novanto Jalani Sidang Pekan Depan

print this page Kamis, 7/12/2017 | 15:22

Tersangka Korupsi e-KTP Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Kepala Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Ibnu Basuki membenarkan sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Setya Novanto, akan digelar pekan depan. Tepatnya, pada Rabu, 13 Desember 2017.

"Sudah ditetapkan yaitu hari Rabu depan tanggal 13 Desember 2017 penetapannya jam 9 pagi," ujar Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Tipikor Jakarta, Ibnu Basuki saat ditemui di Pengadilan Tipikor, Kamis (7/12/2017).

Adapun jadwal itu baru keluar hari ini, selang satu hari pasca dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Ibnu berujar, jadwal persidangan telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan, dan sudah diberikan pemberitahuannya kepada JPU KPK.

"Kalau setiap jadwal persidangan sudah ditandatangani segera dikirim (ke KPK)," ujarnya.

Ibnu juga menyampaikan, sidang pengadilan Setya Novanto itu akan dipimpin oleh Dr. Yanto. Ia merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara untuk anggota majelis hakimnya diisi oleh majelis hakim yang menangani perkara Irman dan Sugiarto.

"Dipimpin bapak Dr. Yanto Ketua pengadilan sendiri karena hakim Jhon Halasan mutasi ke Pontianak. Selanjutnya hakim anggota Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Ansyori Saifuddin," paparnya.

Sebagai informasi, berkas perkara Setya Novanto kemarin telah sampai ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada pukul 16.00 WIB, sekitar dua orang tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membawa sebuah troly berisi tumpukan berkas.

Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut petugas KPK tersebut. Namun dari pantauan, tinggi berkas itu mencapai sekitar 1 meter yang terdiri dari enam rangkap.

Dari cover berkas, tampak disebutkan pasal yang disangkakan kepada Novanto. Pasal tersebut yakni pasal 2 ayat (1) UU KPK. Serta pasal 55 KUHP ayat (1) ke 1.

Adapun bunyi asal 2 ayat (1) UU tindak pidana korupsi menyebutkan "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah".

Sementara pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP disebutkan "orang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ialah orang yang dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu".

Penulis Tari Oktaviani
Editor Sukarjito

Tags:

Setya NovantoPengadilan TipikorKorupsi e-KTP