logo rilis

Pengacara Setya Novanto Kecewa Ganjar dan Yasonna Hilang dari Dakwaan
Kontributor
Tari Oktaviani
13 Desember 2017, 21:16 WIB
Pengacara Setya Novanto Kecewa Ganjar dan Yasonna Hilang dari Dakwaan
Terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) Setya Novanto, berbincang dengan tim kuasa hukumnya. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Kuasa Hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail mengaku kecewa dengan beberapa nama yang hilang dalam dakwaan kasus dugaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Ia mempertanyakan alasan Jaksa yang tak mengikutsertakan sejumlah nama anggota Dewan yang tiba-tiba lenyap dalam dakwaan kliennya itu.

"Ada fakta yang hilang, disebut nama anggota DPR yang terima uang, tapi di sini hilang. Tidak ada nama disebut," kata Maqdir usai sidang pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Tak hanya itu saja, ia menyebut ada banyak perbedaan dakwaan Setya Novanto dengan dakwaan Irman dan Sugiharto. Pasalnya, kala persidangan Irman dan Sugiharto, ada banyak nama anggota DPR dari fraksi selain Partai Golkar juga turut menikmati aliran dana e-KTP.

"Contohnya Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly. Tapi di sini tidak ada lagi. Dalam dakwan yang masih disebut menerima. Kemudian dalam perkara ini ada perbedaan mengenai Gamawan. Dalam dakwaan Irman, Pak Gamawan menerima US$4,5 juta, dan Rp50 juta. Tapi dalam perkara ini, Pak Gawanan hanya terima 1 ruko," paparnya.

Sebelumnya dalam dakwaan hari ini, Setya Novanto rupanya tidak hanya menguntungkan diri sendiri namun juga orang lain. Sedikitnya puluhan orang yang terdiri dari anggota DPR, pejabat pemerintahan, hingga swasta menerima uang yang diduga hasil dari korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Setya Novanto melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi," kata jaksa KPK Irene Putri dalam pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Berikut nama-nama yang diuntungkan oleh Setya Novanto sebagaimana dakwaan jaksa KPK:

‎1. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman sebesar Rp2,3 miliar, US$877,700, dan SGD 6 ribu

2. Mantan Direktur PIAK Kemendagri, Sugiharto sejumlah US$3,473,830

3. Andi Agustinus alias Andi Narogong sejumlah US$2,5 ratus ribu, dan Rp1,186 miliar

4. Mantan Mendagri Gamawan Fauzi sejumlah Rp50 juta, dan 1 unit Ruko di Grand Wijaya, dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III melalui adiknya, Asmin Aulia

5. Mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini sejumlah US$500 ribu, dan Rp22,5 juta

6. Drajat Wisnu Setyawan sejumlah US$40 ribu, dan Rp 25 juta

7. 6 anggota panitia lelang, masing-masing Rp10 juta

8. Johanes Marliem sejumlah US$14,880 juta, dan Rp25 miliar

9. Miryam S. Haryani sejumlah US$1,2 juta

10. Markus Nari sejumlah US$400 ribu atau setara Rp4 miliar

11. Ade Komarudin sejumlah US$100 ribu

12. M. Jafar Hafsah sejumlah US$100 ribu

13. Beberapa anggota DPR periode 2009-2014 sejumlah US$12,8 juta, dan Rp44 miliar

14. Husni Fahmi sejumlah US$20 ribu, dan Rp10 juta

15. Tri Sampurno sejumlah Rp2 juta

16. Anggota Tim Fatmawati (bentukan Andi Narogong), Yimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Sipriyantono, Benny Akhir, Dudy Susanto, dan Mudji Rahmat Kurniawan masing-masing sejumlah Rp60 juta

17. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah Rp2 miliar

18. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri, masing-masing Rp1 miliar serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing Rp1 miliar

19. Mahmud Toha sejumlah Rp3 juta

20. Charles Sutanto Ekapradja sebesar US$800 ribu

21. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp137.989.835.260,00

21. Perum PNRI sejumlah Rp107.710.849.102,00

22.  PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp145.851.156.022,00

23. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122,00

24. PT LEN Industri sejumlah Rp3,415,470,749,00

25. PT Sucofindo sejumlah Rp8.231.289.362,00

26. PT Quadra Solution sejumlah Rp79 miliar

Atas perbuatannya, Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


#Setya Novanto
#Ganjar Pranowo
#Yasonna Laoly
#Korupsi e-KTP
#Sidang Dakwaan Setya Novanto
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)