logo rilis
Pendaftaran Sekolah Ikatan Dinas Mulai Dibuka
Kontributor
Tio Pirnando
29 Maret 2018, 16:01 WIB
Pendaftaran Sekolah Ikatan Dinas Mulai Dibuka
Sekolah IPDN. FOTO: Dok IPDN.

RILIS.ID, Jakarta— Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan penerimaan calon siswa-siswi pada kementerian/lembaga yang mempunyai sekolah ikatan dinas sudah dibuka. Pendaftaran tersebut dimulai pada 9-30 April 2018.

Sesuai pengumuman Nomor:239/S.SM.01.00/2018, pada 2018 ini terdapat 13.677 kursi dibuka untuk delapan kementerian/lembaga yang punya pendidikan kedinasan.

"Pendaftaran ini bisa dilakukan secara online melalui https://sscndikdin.bkn.go.id," kata dia, Kamis (29/3/2018).

Kedelapan kementerian/lembaga ini antara lain Kementerian Keuangan (PKN STAN), Kementerian Dalam Negeri (IPDN), Badan Siber dan Sandi Negara (STSN), Kementerian Hukum dan HAM (POLTEKIP dan POLTEKIM).

Ada juga, Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Pusat Statistik (POLITEKNIK STATISTIKA), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, POLTEK dan Akademi).

Ia menerangkan, calon peserta hanya boleh mendaftar di salah satu program studi dari delapan instansi/lembaga pendidikan kedinasan.

"Bila mendaftar di dua program studi atau lebih maka secara otomatis akan gugur," bebernya.

Untuk seleksi sekolah kedinasan, sambung dia, peserta harus melalui beberapa tahapan. Salah satu tahapannya ialah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Untuk tahapan lainnya diatur oleh masing-maisng Kementerian/Lembaga.

Pada tahap awal, jelas Dwi, peserta juga harus melalui seleksi administrasi. Setiap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti SKD akan dikenakan biaya Rp50 ribu. 

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Teknis pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala BKN," tutur dia.

Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, untuk lembaga pendidikan kedinasan pada Kemenkeu, Kemenhub, BPS dan BMKG juga dipungut biaya pendaftaran lain dan diatur oleh masing-masing instansi.

Karenanya, Kementerian PANRB mengimbau agar masyarakat waspada terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang bermula dari informasi penerimaan siswa-siswi/taruna-taruni ini, kemudian berlanjut menawarkan jasa membantu dengan meminta sejumlah imbalan.

"Apabila ada oknum atau siapapun yang mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," tuntas dia.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)