logo rilis

Pencabutan Subsidi Benih untuk Kesejahteraan Petani
Kontributor
RILIS.ID
03 Januari 2018, 13:02 WIB
Pencabutan Subsidi Benih untuk Kesejahteraan Petani
ILUSTRASI: Hafiz

Oleh Adhitya Kevin Prananda
Petani Muda, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP Mari Sejahterakan Petani


DI akhir tahun 2017, tepatnya tanggal 30 Desember 2017 muncul tulisan di media daring nasional tentang “Kebijakan Mencabut Subsidi Benih Padi Tak Berpihak Ke Petani”. Tulisan ini perlu diluruskan agar tidak terjadi penggiringan opini yang dampaknya cukup berbahaya karena dapat menyebabkan sesat fikir.

Dalam tulisan tersebut, menurut pendapat Bambang Haryo Soekarto (anggota komisi VI DPR RI),”Kebijakan pemerintah tentang penghapusan subsidi benih padi senilai RP1,3 triliun per tahun akan menekan petani dan tidak membuat petani makmur serta kebijakan tersebut menurut anggota dewan yang terhormat adalah kebijakan yang salah”. Cara berfikir sangat sederhana ini berbahaya apabila tersebar luas ke masyarakat. Dengan tulisan ini saya tidak bermaksud untuk membela pemerintah, saya hanya meluruskan dan mengajak bapak dewan yang terhormat untuk berfikir lebih visioner, agar lebih bisa berfikir matang tentang kebijakan tersebut.

Dari kacamata saya, kebijakan mencabut subsidi benih padi merupakan kebijakan yang sangat matang dan bersifat baik untuk jangka panjang. Dampak dari kebijakan tersebut juga baik untuk negara dan petani. Jika dikaji secara manajemen justru warisan kebijakan subsidi benih yang diberlakukan sejak revolusi hijau merugikan negara dan petani, namun kebijakan tersebut sangat menguntungkan untuk pengusaha. 

Jika dikaji secara historis petani di Indonesia sebelum revolusi hijau memang tidak pernah membeli benih dan petani di Indonesia memiliki modal sosial serta kemampuan untuk mengasilkan benih sendiri. Jika dikaji secara sosiologis dengan adanya subsidi benih dari pemerintah maka secara tidak langsung negara meragukan kemampuan petani untuk menghasilkan benih sendiri. Dengan demikian pemerintah dengan sangat logis menghapus kebijakan konsumtif tersebut.

Beragam permasalahan juga hadir dari kebijakan subsidi benih tersebut, mulai dari gagal panen petani, benih tidak seragam, sampai pendistribusian benih subsidi setelah musim tanam selesai. Korelasi antara subsidi benih dengan swasembada pangan juga sangat jauh hubungannya. Sejak awal kebijakan subsidi benih diberlakukan apakah ada jaminan dari Pemerintah dengan menggunakan benih bersubsidi hasil panen Petani meningkat dan apabila Petani menggunakan benih bersubsidi maka jika petani gagal panen apakah diganti oleh pemerintah.

Cukup banyak petani saat ini yang sudah tidak percaya lagi dengan kemasan, lebel, bahkan sertifikat benih, karena sebagian besar petani paham hal-hal tersebut lebih besar arah kekepentingan bisnisnya. Kemajuan zaman dan tuntutan kehidupan telah membentuk petani menjadi berfikir lebih maju, kompleks dan militan, banyak petani saat ini yang sudah bisa menghasilkan benih sendiri. 

Dengan demikian ke depanannya intervensi yang dilakukan pemerintah bukan lagi untuk mensubsidi benih, namun berubah ke arah meningkatkan kompetensi dan keterampilan guna menciptakan sumber daya petani yang berkualitas. Kemungkinan besar pemerintah saat ini sudah mulai berfikir membentuk sumber daya petani yang berkualitas, karena se-unggul apapun benih tersebut jika tidak dirawat oleh sumber daya petani yang berkualitas maka hasilnya nihil.

Penghapusan kebijakan subsidi benih juga bukan lahir secara tiba–tiba. Semenjak tahun 2015 pemerintah telah meluncurkan program 1.000 desa mandiri benih setiap tahunya, dengan demikian petani kedepannya diharapkan dapat mandiri benih. Arah kebijakan pemerintah yang baik ini perlu dipahami dan didukung semua elemen masyarakat, termasuk Petani serta anggota dewan yang terhormat.

Penataan ulang atau reposisi master plan pertanian Indonesia ke depannya sangat kita harapkan bersama menuju pertanian yang produktif, bukan lagi pertanian yang konsumtif. Tananan baru pertanian telah dimulai pemerintah dengan mencabut kebijakan–kebijakan subsidi di awal of farm-on farm dimulai dari mengahapus kebijakan benih bersubsidi dan pemerintah sudah dimulai memindahkan kebijakan subsidi pada akhir pasca panen, seperti program asuransi pertanian yang sudah mulai diberlakukan.  

Ke depan kita harapkan pemerintah dapat memindahkan seluruh subsidi ke akhir pasca panen, seperti program memberlakukan subsidi pada pembelian gabah petani dengan mengembalikan peran Bulog sebagai penyangga buffer stock serta mengembalikan Perum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menjadi Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menjadi sandaran petani dan menyangga pangan rakyat.

Sekarang saatnya sebagai petani kita ikut melakukan transformasi untuk menghadapi persaingan global dan ikut mendukung kebijakan-kebijakan yang memupuk kemandirian petani. Diharapkan ke depannya kita bukan hanya dapat berswasembada dengan ketergantungan akan subsidi–subsidi konsumtif, namun Indonesia di masa mendatang dapat berdaulat pangan karena sumber daya petaninya yang mandiri dan berkualitas. 


#subsidi benih
#benih
#pertanian
#
#bulog
#perum bulog
#aditya kevin prananda
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)