logo rilis
Pemulihan Aset Korupsi, Jangan 'Anak Tiri' kan Rubasan
Kontributor
Tari Oktaviani
14 Januari 2018, 17:31 WIB
Pemulihan Aset Korupsi, Jangan 'Anak Tiri' kan Rubasan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prahesti Pandanwangi menyebut, masih banyak inkordinasi terjadi di antara aparat penegak hukum dalam memulihkan aset korupsi untuk dimasukan ke kas negara. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) juga sering ditinggal dalam upaya pemulihan aset korupsi tersebut.

"Ego sektoral masih terasa di masing-masing penegak hukum. Jadi Rubasan harus diperkuat. Jangan sampai dia jadi anak tiri terus," katanya dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Efektivitas Upaya Pemulihan Aset Tindak Pidana di Indonesia', di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Dia menuturkan, hal ini bisa terjadi dikarenakan tidak adanya standar operasi prosedur (SOP), sehingga masing-masing kementrian dan lembaga ingin berjalan dengan caranya sendiri.

"Strategi pengelolaan aset harus disinergikan antar kementerian lembaga. Banyak kejadian (barang sitaan) dipinjam tapi nggak tau kembaliinnya kapan. Jadi perlu ada SOP-nya serta perlu penguatan kordinasi penegakan hukum," sebutnya.

Dikatakannya, pengelolaan aset yang disita kemudian dirampas untuk negara menjadi penting dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Bapennas mengimbau agar semua instansi mampu bekerjasama dengan baik untuk memaksimalkan pengembalian uang korupsi kepada negara.

"Kordinasi dengan Kemenkumham, Kepolisian, Pengadilan, Kepolisian dan Kemenlu. Siapa, melakukan apa dan bagaimana mekanismenya itu aparat penegak hukum juga harus tau dan dimatangkan," tegasnya.

Praktisi Hukum dan Pemulihan Aset, Paku Utama juga mengatakan hal serupa. Paku yang juga peneliti dari Koalisi Kemitraan Pembangunan menemukan setidaknya lemahnya kordinasi antar lembaga pemilihan aset masih menjadi permasalahan.

Dia mencontohkan belum efektifnya kordinasi antar kementerian dan lembaga penegak hukum ini bisa dilihat dari contoh kasus Tommy Soeharto.

"Saat itu Kementerian hukum dan HAM berjalan sendiri dengan langsung mengirimkan surat dari PPATK tanpa diketahui dan disetujui oleh pejabat PPATK itu sendiri. Hal ini dilakukan Menkumham Hamid Awaludin dengan mengirim surat kepada BNP Paribas untuk mengirimkan uang Tommy ke rekening Kemenkumham. Selanjutnya pengunaannya untuk menampung uang negara ini juga tidak diketahui Kementerian Keuangan," paparnya.

Paku berujar, lemahnya kordinasi dikarenakan belum terdapat petunjuk teknis untuk memaksimalkan alur kordinasi pemilhan aset diantara para pemangku kebijakan.

"Misalnya, petunjuk atas alur kordinasi dan teknis mulai dari mekanisme pelacakam antara kementerian dan lembaga terkait," tutupnya.


#Korupsi
#Koruptor
#Rubasan
#Kemenkumham
#KPK
#Kejaksaan
#Polisi
#SOP
#Aset
500
komentar (0)