logo rilis
Pemprov Lampung Optimistis Raih WTP Keempat 
Kontributor
Kurniati
16 April 2018, 16:13 WIB
Pemprov Lampung Optimistis Raih WTP Keempat 
Pjs. Gubernur Didik Suprayitno menerima kunjungan Ketua BPK Perwakilan Lampung Sunarto di Ruang Kerja Gubernur, Senin (16/4/2018). FOTO: HUMAS PEMPROV LAMPUNG

RILIS.ID, Bandarlampung— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, menargetkan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi itu untuk keempat kalinya.

"Selama tiga tahun berturut-turut, Pemprov Lampung berhasil mendapat opini WTP dan akan kita raih untuk keempat kalinya tahun ini," kata Penjabat sementara (Pjs.) Gubernur Lampung, Didik Suprayitno ketika menerima audiensi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung Sunarto di Ruang Rapat Kerja Gubernur, Senin (16/4/2018).

Menurutnya, untuk meraih opini WTP, tentu diperlukan perbaikan dalam berbagai hal, terutama berkaitan dengan laporan penataan aset daerah.

“Aset merupakan hal yang harus diperhatikan. Aset juga harus terdapat berita acara serah terima dan pencatatan. Jangan sampai ada suatu pencatatan yang berbeda,” kata Didik Suprayitno.

Didik optimistis Pemprov Lampung akan mendapat opini WTP untuk kali keempat. 

“Untuk pertama kalinya, tentu terdapat suatu permasalahan, namun kita terus berupaya untuk meningkatkan dan memperbaiki ke depannya. Kalau ada bukti ketidakhadiran, maka itu dapat ditoleransi. Untuk itu, perlu pertimbangan dan penertiban antara finger print dan kinerja,” paparnya.

Didik juga berharap bimbingan dari BPK agar Provinsi Lampung mampu memperoleh WTP kembali. 

"Kalau pun ada suatu kekurangan, mohon untuk disampaikan,” harap Didik.

Kepala BPK Perwakilan Lampung, Sunarto menjelaskan, pemeriksaan ini merupakan hal rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. 

“Kami berharap pemeriksaaan ini dapat selesai sepekan sebelum cuti bersama hari raya Idul Fitri,” ujarnya.

Sunarto juga melakukan sosialisasi terkait tunjangan penghasilan yang berhubungan dengan tingkat kehadiran. 

“Kalau ada bukti ketidakhadiran seperti izin,  maka itu bukan masalah. Namun kalau tidak ada bukti, maka itu akan dilakukan pemotongan,” tuturnya.

Sementara Inspektur Provinsi Lampung Syaiful Darmawan menjelaskan Pemprov terus berupaya untuk memperbaiki finger print ke depannya.

“Semua pihak terus berupaya untuk memperbaiki hal ini. Selain itu, kami juga sedang mengolah Pergub terkait tunjangan kinerja yang berhubungan dengan finger print dan kinerja,” ujarnya. 

Sumber: RILIS.ID Lampung


500
komentar (0)