logo rilis
Pemprov DKI Disarankan Berkoordinasi dengan Ombudsman
Kontributor
Fatah H Sidik
31 Maret 2018, 05:55 WIB
Pemprov DKI Disarankan Berkoordinasi dengan Ombudsman
Suasana penataan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (24/12/2017). Pemprov DKI menata PKL di Tanah Abang dan menyediakan 400 tenda untuk PKL berjualan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— ?Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan berkoordinasi dengan Ombudsman terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait malaadministrasi penataan Tanah Abang. Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Bestari Barus.

Soalnya, imbuh dia, berdasarkan keterangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemprov DKI, belum ada koordinasi kedua pihak terkait masalah tersebut. "Dari belum ada (koordinasi) itu, kan, ada yang terlewati," ujarnya kepada rilis.id di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Baca: Soal PKL Tanabang, Ombudsman Temukan Maladministrasi Gubernur DKI

"Bilamana diperlukan, datangi Ombudsman dan membawa berkas-berkas dukungan dan sebagainya, membuat jawaban. Kan, di Ombudsman itu ada (fungsi) koordinasi," imbuh dia.

Menurut Bestari, Pemprov DKI pun harus konsolidasi internal membahas LAHP tersebut. Soalnya, Ombudsman merupakan lembaga resmi negara dan bertugas mengawasi kebijakan-kebijakan publik.

"Kalau dia buat rekomendasi, harus dipatuhi karena ada konsekuensi bawaan," kata Ketua DPD NasDem Jakarta Pusat ini mengingatkan.

Baca: Polemik Anies-Ombudsman, Kemendagri Tak Akan Bersikap Berlebihan

Meski begitu, Bestari mengakui, tak semua kebijakan publik yang mengganggu kepentingan umum seutuhnya salah. Dia mencontohkan dengan parkir mobil di jalanan.

"Secara umum, contoh, tidak boleh mobil parkir di jalanan. Tapi, kan, dalam situasi kondisi tertentu, bisa-bisa kepada Dinas Perhubungan atau Gubernur, maka diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu," terangnya.

"Ya, disikapi saja bijaksana seperti apa. Jangan sampai nanti di belakang hari, ada hal-hal buruk," tutup Anggota Komisi D DPRD DKI ini.

Baca: Golkar Ancang-ancang Interpelasi Anies


komentar (0)