logo rilis
Pemprov DKI Diingatkan Lakukan Perbaikan Penataan PKL Tanah Abang
Kontributor
Afid Baroroh
26 Maret 2018, 13:16 WIB
Pemprov DKI Diingatkan Lakukan Perbaikan Penataan PKL Tanah Abang
Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jakarta Raya, Dominikus Dalu. FOTO;RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jakarta Raya, Dominikus Dalu, mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan atau langkah korektif. 

Hal itu disampaikan, atas dugaan tindakan maladministrasi dalam kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Jika Pemprov DKI tidak melaksanakannya, maka akan diberikan sanksi.  

"Bilamana dalam 30 hari kedepan (terhitung sejak usulan ORI dalam waktu 60 hari) belum ada tindakan korektif oleh Pemprov DKI, maka laporan hasil ini akan kami tingkatkan menjadi rekomendasi oleh ORI perwakilan Jakarta raya. Jika tetap tidak dilakukan, sanksi yang akan diberikan menyangkut sanksi administrasi," kata Dominikus di Jakarta, Senin (26/3/2018)  

Adapun langkah korektif yang diimbau meliputi beberapa hal. Pertama, kata dia, melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penataan ulang Kawasan Tanah Abang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu, ditujukan guna menghindari tindakan maladministrasi yang terjadi pada saat ini. 

"Dengan cara membuat rancangan induk atau Grand Design Kawasan Tanah Abang dan rencana induk Penataan PKL, Menata dan memaksimalkan Pasar Blok G, dan Mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang sesuai peruntukannya," ungkapnya. 

Kedua, menetapkan masa transisi untuk mengatasi maladministrasi yang telah terjadi saat ini, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari dengan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. 

Jika tidak, laporan hasil ini akan ditingkatkan menjadi rekomendasi oleh ORI perwakilan Jakarta Raya. Rekomendasi ini, kata dia, tentunya melewati mekanisme pleno ombudsman dan oleh UU ORI Pasal 38 yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan. 

"Sementara di pasal 39 UU ORI bahwa kalau terlapor diberikan rekomendasi namun tidak melaksanalan, maka ada sanksi. Karena ranahnya adalah diministratif mala sanksinya juga melalui administratif," tegasnya.  

Ketiga, memaksimalkan peran dan fungsi forum lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu, jelas disesuaikan dengan tugas dan fungsi instansi terkait, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

"Keempat, menjadikan penataan Kawasan Tanah Abang sebagai proyek percontohan penataan para pedagang secara menyeluruh, tertib lalu lintas dan jalan raya, pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki sebagai wujud pelayanan publik yang baik berkelas dunia," bebernya. 

Editor: Taufiqurrohman


komentar (0)