logo rilis
Pemohon Uji UU Pers Harus Perbaiki Permohonan
Kontributor
Kurniati
17 Juli 2018, 12:45 WIB
Pemohon Uji UU Pers Harus Perbaiki Permohonan
ILUSTRAS: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Direktur CV Swara, Resi Ferdinand Halomoan Lumbang Tobing selaku pemohon uji UU Pers di Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk memperbaiki permohonannya terkait dengan standar perusahaan pers.

"Ada beberapa perbaikan, seperti penambahan pasal yang dijadikan batu uji, yaitu Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945," kata Ferdinand di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Pemohon juga menyertakan kedudukan direktur dalam struktur organisasi perusahaan serta memperkuat definisi dari perusahaan berbadan hukum dan badan usaha menurut ahli.

"Saya merasakan perlakuan diskriminatif dengan adanya pemberlakuan UU Pers ini karena yang diakui hanya yang berbadan hukum, sedangkan berdasarkan Pasal 9 Ayat (1), setiap WNI berhak mendirikan perusahaan pers," kata Ferdinand.

Pemohon juga menambahkan keterangan kedudukan hukum dirinya yang memiliki kewenangan bertindak mewakili perusahaannya untuk mengajukan perkara a quo.

Pemohon selaku Direktur CV Swara Resi merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (2), Pasal 9 Ayat (2), dan Pasal 18 Ayat (2).

Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut (a quo) memberikan batasan berupa larangan bagi perusahaan pers berbadan usaha (seperti CV) yang tidak tergolong dalam perusahaan berbadan hukum untuk mengelola usaha di bidang pers dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi masyarakat.

Selain itu, pasal dinilai pemohon telah meniadakan hak perusahaan berbadan usaha secara ekonomi.

Pemohon juga merasa Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/E-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers tidak memberikan perlindungan hukum atas karya jurnalistik, terutama saat pemohon melaksanakan tugas peliputan dan pemberitaan yang dipublikasikan.

Pemohon kemudian meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)