logo rilis
Pemindahan Ibu Kota Negara, Suka ataukah Duka? Ini Kata Warga Gunung Mas
Kontributor
Elvi R
31 Juli 2019, 18:00 WIB
Pemindahan Ibu Kota Negara, Suka ataukah Duka? Ini Kata Warga Gunung Mas
Pemindahan ibu kota. ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah terus bergulir. Kajian demi kajian dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menimbang kelaikan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pemerintah pun yakin pemindahan ini jadi solusi tepat bagi negara ke depan. Namun, bagaimana dengan masyarakat sekitar Kabupaten Gunung Mas? Apakah rasa suka cita menyelimuti mereka? Ataukah sebaliknya.

Dilansir dari Antara, perempuan berusia 40 tahun bernama Ucang menuturkan cukup gelisah dengan rencana pemindahan ibu kota. Dia khawatir bukan nasib baik yang akan menghampirinya, justru sebaliknya.

“Kalau ibu kota jadi pindah ke sini, saya malah takut, nanti nasib kita gimana. Pasti jadi terpinggirkan,” kata Ucang sembari menggenggam palu memecahkan bebatuan yang digunakan untuk membuat jalan di depan rumahnya.

Ucang, merupakan salah seorang warga Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Mengenakan kaos bergambarkan Monas Jakarta, Ucang menuturkan kekhawatirannya. Menurutnya, pemindahan ibu kota menuju Kabupaten Gunung Mas, hanya akan memindahkan Jakarta beserta hiruk pikuknya. 

Pemindahan itu, tentu saja akan memindahkan sebagian masyarakat yang memiliki kepentingan dengan ibu kota. Hal itu lantas membuatnya merasa akan tersingkirkan dari kampung halamannya itu.

“Kalau di sini, banyak masyarakat yang putus sekolah, berbeda dengan Jakarta yang sudah maju banyak orang pintar, kami pasti kalah kalau harus bersaing dengan orang-orang yang sudah tinggal di kota besar,” ujar perempuan yang berprofesi sebagai guru SD itu.

Selama ini, dia mengaku kekhawatiran lebih pada bagaimana pemerintah dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di wilayah itu. Baik dengan memberikan fasilitas bagi penduduk lokal untuk mengembangkan kemampuan dari berbagai sektor. Hal ini kata dia harus dilakukan untuk menghadapi serbuan para pendatang jika Gunung Mas benar menjadi ibu kota baru Indonesia.

Kendati demikian, perempuan yang memiliki sampingan sebagai pemecah batu itu turut mendukung keputusan pemerintah apapun bentuknya.

“Ya saya dukung saja lah, kemarin kan Pak Jokowi juga sudah ke Gunung Mas, tapi semoga nasib-nasib kami diperhatikan juga,” ujarnya.

Lain hal dengan Ucang, salah seorang warga pemilik toko kelontong, Marqomah justru tegas memberikan dukungan agar Gunung Mas menjadi pusat ibu kota negara.

“Saya malah senang, saya ingin melihat mal dan gedung-gedung yang memiliki pusat hiburan, karena setelah tutup toko, kami sekeluarga tidak tahu mesti ke mana untuk mencari hiburan di sini, masih sepi,” kata Marqomah.

Bahkan ketika Presiden Joko Widodo datang mengunjungi Kabupaten Gunung Mas bulan Mei 2019, beruntung toko kelontong Marqomah sempat meraup untung Rp20 juta dalam sehari. Para rombongan pengiring Presiden berbelanja di toko miliknya.

“Baru sehari saja Presiden di sini saya dapat untung Rp20 juta, kalau ibu kota jadi di sini, kan Presiden tiap hari di sini, jadi saya berharap bisa untung besar juga setiap hari,” ujarnya sembari tertawa sambil menata barang dagangannya.

Menanggapi gejolak yang terjadi di masyarakat, Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia LP Umbing mengatakan kualitas SDM dari masyarakat asli Kalteng perlu diperhatikan. Ia tidak menginginkan masyarakat asli menjadi terpinggirkan ketika ada pendatang masuk ke Gunung Mas.

“Tidak hanya soal kesiapan lahan, namun kami harap juga arahan pemerintah pusat untuk memberikan solusi di mana SDM masyarakat asli perlu ditingkatkan untuk bersaing dengan para pendatang, agar tidak terjadi gejolak sosial yang begitu berarti,” katanya.

Ia mengatakan akan memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah, khususnya kabupaten Gunung Mas. Sosialisasi itu tidak hanya mengenai rencana namun juga kesiapan yang harus dilakukan masyarakat asli.

Kekurangan

Menurut Efrensia, salah satu kekurangan Gunungan Mas adalah infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah.

Jika ingin membenahi sebagai ibu kota maka pembangunan harus dimulai dari nol. Konsep pemetaan Efrensia mengatakan tidak memiliki kriteria khusus, serta tidak punya banyak bayangan perkiraan.

“Soal desain, saya kira itu ranahnya Bappenas, kita belum tahu juga rincian desain nanti akan seperti apa, kami hanya sering diajak diskusi saja mengenai kesiapan, namun tidak pada tahap penentuan desain,” kata Efrensia.

Gunung Mas yang berjarak 180 kilometer dari kota Palangka Raya ini, hingga sekarang belum melakukan persiapan khusus atas rencana pemindahan ibu kota tersebut. Di sepanjang jalur Kabupaten Gunung Mas ternyata bukan dalam rangka kesiapan pemindahan Ibu Kota.

Pembangunan jalan-jalan provinsi tersebut memang sudah direncanakan pada 2019 dan sudah agenda dari pemerintah daerah, serta tidak terkait dengan isu pemindahan ibu kota.

Beberapa bagian Gunung Mas, tanahnya terdiri dari lahan gambut. Kebakaran hutan juga masih masih terjadi, tetapi sudah berkurang setelah adanya sosialisasi.

Rata-rata masyarakat Gunung Mas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Baik petani karet, dan sayuran-sayuran, peternak sarang walet juga menjadi andalan masyarakat. Untuk itu Wakil Bupati Gunung Mas meminta perekonomian masyarakat tetap diarahkan sesuai keahlian masyarakat awalnya, agar tidak terpinggirkan.

Berbeda pendapat dengan Efrensia, Binartha salah satu tokoh yang dipercaya masyarakat menjadi dewan perwakilan daerah, menyebutkan bahwa persoalan tanah masih kerap menjadi sengketa di Kabupaten Gunung Mas.

Menurutnya, banyak lahan masyarakat yang telah dijadikan perkebunan karet diubah menjadi lahan perizinan oleh pemerintah daerah.

“Saya pribadi menolak, jika hak-hak masyarakat lokal tidak dipenuhi dulu, nantinya akan banyak tanah masyarakat yang merasa terampas,” kata Binartha.

Petani karet sering kalah dengan adanya investor masuk yang menggunakan lahan-lahan izin dari pemerintah daerah. Ketika investor tersebut masuk, banyak hak masyarakat lokal yang direbut, sebab sertifikat kepemilikan masih belum diperjelas hingga saat ini.

“Saya akan mendukung, jika sosialisasi tersebut sudah berdialog dengan masyarakat petani pemilik perkebunan secara langsung, kasihan nanti lahannya diambil begitu saja tanpa adanya kompensasi, mau kerja apa mereka,” ujar Binartha.

Namun Binartha sendiri juga memberi ruang bagi para investor untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Gunung Mas, agar kehidupan masyarakat membaik, asalkan tetap mengutamakan masyarakat asli Gunung Mas, bukan meminggirkan.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID