logo rilis

Pemilu Sela dan Relaksasi Demokrasi
kontributor kontributor
Arif Budiman
13 November 2018, 18:16 WIB
Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan
Pemilu Sela dan Relaksasi Demokrasi

KEBEBASAN yang inheren dalam demokrasi telah menarik banyak orang di berbagai belahan dunia untuk berdiri di belakangnya. Persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia yang lekat bersamanya menguatkan keyakinan banyak kalangan untuk bergabung dalam barisan pembela dan rela menyabung nyawa demi mempertahankan demokrasi dari segala bentuk ancaman pelemahan. Demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik yang memberikan jaminan bagi tersedianya ruang ekspresi bahkan bagi suara yang paling minor sekalipun. 

Dengan kemuliaan nilai semacam itu, para pendukung demokrasi meyakini bahwa mereka adalah para protagonis dalam pentas sejarah dunia. Secara heorik, mereka berhasil meminggirkan monarki yang memberi hak istimewa kepada para pewaris birunya darah, juga mencelakan oligarki yang memuja segelintir penguasa berharta atau mereka yang terlanjur kaya. Demokrasi juga berhasil menghinakan otoritarianisme ke level terendah dalam pergaulan paham kekuasaan dan pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi adalah harapan sekaligus jawaban.

Jika demokrasi dipercaya membawa kebaikan maka segala paham dan pemikiran yang berlawanan dengannya dinilai membawa keburukan. Jika para pendukung demokrasi disemat gelar protagonis sejarah maka para penentangnya distigma sebagai antagonis peradaban dunia. Oposisi biner yang logis. Meski demikian, demokrasi pada tataran praktik tak bisa membebaskan diri dari jebakan ambiguitas.

Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di satu kesempatan justru memaklumkan intimidasi dan kekerasan di kesempatan yang lain. Atas nama kemuliaan nilai. Suara-suara minor yang secara hakiki dijamin kebebasannya untuk mengudara dalam sistem politik demokratis justru dibekap atas nama demokrasi. Ironis. Demokrasi membunuh dirinya sendiri. Demi mempertahankan kebebasan, demokrasi secara sadar mencampakkan kebebasan.  

Akibatnya, kebebasan yang diagung-agungkan justru secara ironik menimbulkan ketegangan sosial. Ditambah kemajuan teknologi informasi, diskursus kebebasan yang dulunya sarat dengan tema-tema substantif kini merambah isu-isu pinggiran dengan cara yang banal. Masyarakat terbelah. Kebebasan yang dibawa demokrasi berkontribusi bagi peningkatan ketegangan sosial-politik secara signifikan. 

Jika tidak segera dilakukan perubahan dalam subsistem demokrasi yang fundamental maka ketegangan sosial dapat menyebabkan kelumpuhan sosial. Ibarat nadi yang memfasilitasi aliran darah ke seluruh bagian tubuh manusia, ketegangan sosial dapat menyempitkan pembuluh integrasi sosial hingga berdampak pada timbulnya kelumpuhan atau stroke sosial.

Pemilihan umum merupakan salah satu subsistem demokrasi yang utama. Ia mampu melonggarkan urat nadi sosial, mencegah terjadinya kelumpuhan, dan menyediakan kanal bagi aliran darah aspirasi melalui ruang-ruang institusional. 

Layaknya penanganan terhadap gangguan penyumbatan pembuluh darah, upaya pencegahan dampak negatif ketegangan sosial harus dilakukan dengan tepat cara dan tepat waktu. Jika tekanan aspirasi lambat ditangani maka potensi terjadinya kelumpuhan menjadi terbuka. Demikian halnya dengan ketidaktepatan strategi pengelolaan aspirasi. Alih-alih relaksasi, strategi mempersempit kanal aspirasi justru menaikkan peluang terjadinya stroke sosial. Jika itu yang terjadi maka risiko kematian demokrasi semakin tinggi. 

Oleh karena itu, reformulasi subsistem demokrasi patut dipertimbangkan. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan cara memperpendek tenggang ketegangan politik dan sosial. Penerapan Pemilu Sela (midterm elections) seperti yang berlaku di Amerika Serikat adalah salah satu pilihan yang layak secara serius dipertimbangkan.

Pemilu Sela memperpendek durasi ketegangan sosial politik di tengah masyarakat akibat perbedaan aspirasi dan ideologi. Selain itu, Pemilu Sela di satu sisi memberikan kesempatan bagi petahana untuk menguatkan legitimasinya sekaligus pada sisi yang lain memberi peluang bagi penantang untuk mengirimkan pesan perubahan manakala rakyat menghendaki koreksi atas kebijakan yang diterapkan. Dengan cara yang demokratis dan konstitusional.

Memang benar penerapan Pemilu Sela berkonsekuensi pada penambahan jumlah anggaran. Namun, jika dibandingkan dengan risiko sosial-politik yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagai sebuah bangsa dengan tenggang Pemilu yang dibuat lima tahunan maka penambahan anggaran menjadi harga yang pantas untuk dibayarkan.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)