logo rilis
Pemilu, Parpol dan Ujian Demokrasi
kontributor kontributor
Syamsuddin Radjab
18 Maret 2018, 20:56 WIB
Pengamat hukum dan Direktur Eksekutif Jenggala Center
Pemilu, Parpol dan Ujian Demokrasi
ILUSTRASI: Hafiz Faza

TAHUN 2019 nanti, kita sudah memasuki pemilihan umum (pemilu) yang ke-12 kali sejak pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 dan dinilai sebagai pemilu terbaik, bersih, jujur dan paling demokratis. Pemilu itu diikuti oleh 118 Peserta (36 Parpol, 34 Ormas dan 48 perorangan) ditengah ancaman nyata stabilitas politik berupa pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat.

Ditengah kecamuk perang, pemilu 1955 tetap berlangsung aman, lancar dan terkendali. Pemilu memperebutkan 260 kursi DPR dan 520 kursi konstituante ditambah 14 orang golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintahan Soekarno. 

Dibawah rezim otoriter Soeharto, pemilu dilaksanakan sebanyak 5 kali yakni pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Format politik Orde Baru mencoba menciptakan keseimbangan antara konflik dan konsensus.

Penciptaan keseimbangan tersebut bergantung kebutuhan; pada suatu waktu adalah konsensus dengan mengedepankan kebebasan dan keterbukaan sementara saat lain diciptakan konflik horizontal antar masyarakat lalu dipadamkan dengan alasan stabilitas politik dan demi kepentingan pembangunan.

Dari 10 partai politik (parpol) peserta pemilu 1971 kemudian dipaksa bergabung melalui fusi parpol kedalam 2 partai saja yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sesuai politik aliran ”Islamis” dan ”Nasionalis” selain golongan karya yang diciptakan sang otoriter Soeharto. Aturan itu dituangkan melalui UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. 

Di era Orde Baru, pemilu sekedar ritual lima tahunan dan asas pemilu yang luber dan jurdil sekedar jargon tanpa pelaksanaan karena pemenang dan orang-orang yang duduk di parlemen sudah ditentukan sebelum pemilu berlangsung.

Partai Politik dan pimpinannya pun ditentukan oleh rezim Soeharto sehingga jangan berharap parpol menjadi kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara, Golongan Karya (Golkar) yang tak ingin disebut partai politik terus disusui oleh kekuasaan hingga Soeharto tumbang pada 21 Mei 1998.

Diera reformasi, pemilu telah diselenggarakan sebanyak 4 kali baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD maupun Presiden pada tahun 1999, 2004, 2009 dan terakhir 2014.

Semarak pendirian partai politik pada pemilu awal reformasi tahun 1999 sama semaraknya pemilu 1955 dengan banyaknya parpol peserta pemilu yakni 48 parpol tetapi hanya 20 partai yang meraih kursi di DPR dari total 462 kursi yang diperebutkan dan membentuk 10 fraksi di DPR.

Dalam pemilu selanjutnya, partai terus dibentuk oleh warga negara sebagai hak konstitusional yang tidak boleh dilarang oleh pemerintah dan alat ujinya adalah pemilu yang mensyaratkan pemilu yang bebas dan adil, perlindungan dan penghormatan HAM, dan kebebasan pers sebagai bagian inhern nilai-nilai demokrasi.

Ketika Soeharto merebut kekuasaan dari Soekarno melalui ”kudeta merangkak” sepucuk surat yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966. Ia kemudian segera mengonsolidasi kekuasaan politiknya yang ditandai dengan; Pertama, peranan eksekutif (negara) yang sangat kuat, militer satu-satunya pemain utama diatas panggung politik nasional dan legitimasi peranan mereka dihadirkan melalui konsep Dwi Fungsi ABRI.

Kedua, upaya membangun sebuah kekuasaan organisasi politik sipil sebagai perpanjangan tangan TNI (ABRI dimasa lampau) dalam politik, maka dengan segala cara dilakukan untuk memenangkan Golongan Karya (Golkar) sementara partai lain khususnya partai Islam dimarginalisasikan setelah diberlakukannya asas tunggal.

Ketiga, tekanan pada pendekatan keamanan (Security Approach) dengan menjadikan alat-alat koersif negara menjadi alat teror suara kritis masyarakat untuk dibungkam dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan (Prosperity Approach) dengan dalih stabilitas politik dan keamanan.

Keempat, Menggalang dukungan masyarakat melalui organisasi sosial dan jaringan korporatis seperti organisasi petani, buruh, pemuda, lembaga sosial dan keagamaan seperti pesantren dan lain-lain dengan maksud mereduksi semua unsur dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai gurita struktur korporatis kekuasaan.

Konfigurasi politik Orde Baru didasari dengan pemusatan kekuatan tunggal Soeharto dengan pendekatan stabilitas nasional demi pembangunan ekonomi selama pemerintahannya, telah menumbuh suburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mewarnai pemerintahannya sekaligus menjadi karakter rezim Orde Baru Soeharto.

Rezim ini juga melahirkan kesenjangan ekonomi, ketidak-adilan, perampasan hak-hak politik masyarakat, pemilu yang tidak adil dan jujur serta demokrasi yang terpasung dan pelbagai pelanggaran HAM berat berlangsung selama berkuasa.

Konsepsi demokrasi dinilai sebagai tatanan bernegara terbaik saat ini, dan sangat memengaruhi tatanan dunia secara universal. Bahkan, negara otoriter sekalipun mengklaim diri sebagai negara demokratis walaupun tindakannya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Geneologis demokrasi telah dipercakapkan sejak era Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum masehi. Di masa pertengahan, abad ke-6 sampai abad ke-15 didunia Islam menjadi wacana intens bagi kalangan pemikir Islam seperti Ibn Abi Arabi, Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldum dan lain-lain sampai kejatuhan sistem khilafah Islam di Turki.

Gagasan demokrasi terus berkembang hingga ke Eropa setelah bangkit dari kegelapan (the dark age) pada masa modern, abad ke-16 hingga abad ke-20. Sistem demokrasi telah memberikan kayakinan terhadap bangsa-bangsa modern, bahwa demokrasi merupakan konsep terbaik dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan bernegara.

Demokrasi mempunyai arti yang universal dan ambigous, juga secara hakekat dan praktik. Demokrasi suatu bangsa tidak sama dengan demokrasi pada negara-negara lain. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan sejarah yang melatar belakanginya dan juga falsafah hidup suatu bangsa.

Karenanya, demokrasi ala barat tidak selalu selaras dengan konsepsi demokrasi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum dalam penataan politik dan demokrasi termasuk dalam pelaksanaan pemilu. 

Pemilu yang kian liberal dan materialis makin menggerus budaya kekeluargaan, sikap kegotongroyongan, dan musyawarah mufukat dalam pengambilan keputusan. Banyak hubungan dan ikatan sosial kekeluargaan menjadi renggang bahkan konflik diakibatkan perbedaan parpol dan pilihan dalam pemilu.

Pengambilan keputusan di parlemen yang menganut musyawarah mufakat juga sudah tidak berlaku dan lebih banyak ditentukan dengan mekanisme voting atau pengambilan suara terbanyak.

Kebenaran dan kepentingan hakiki rakyat sering dikalahkan oleh kepentingan oligarkhi dan kelompok dengan suara mayoritas sebagai konsekuensi demokrasi. Tetapi demokrasi tidaklah identik dengan kebenaran dan keadilan termasuk pemenuhan hak konstitusional warga.

Kasus keputusan UU MD3, Perpu Ormas, UU Sumber Daya Air, UU BHP dan lain-lain peraturan perundang-undangan karena dibajak oleh kepentingan politik tertentu seperti pemegang modal dan politisi opurtunis yang liberalis yang memegang suara mayoritas. Inilah muka bopeng demokrasi.

Upaya penyingkiran parpol tertentu dan penyelengaraan pemilu yang tidak jujur dan adil serta tidak tunduk kepada kaedah-kaedah demokrasi dan hukum menurut Romo Magnis Suseno hanyalah demokrasi semu, atau demokrasi beku (Frozen Democracies) oleh George Sorensen.

Demokrasi telah banyak diselewengkan oleh pemegang kekuasaan; membatasi lawan dalam pencalonan pilpres, menyingkirkan Islam politik, menebar teror ”orang gila” berpolitik, penggalangan opini publik melalui hoaks, dagang sentimen bahaya politik SARA dan lain-lain merupakan bentuk demokrasi dalam kuasa tafsir tunggal penguasa.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID