logo rilis

Pemilih Pun Malu
kontributor kontributor
Arif Budiman
21 November 2017, 17:38 WIB
Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan
Pemilih Pun Malu

SUATU ketika, seorang kawan yang selalu berpenampilan trendi dalam berbusana merasa kecewa. Sepatu branded yang dibelinya dengan harga platinum tidak bertahan lama. Tak sampai tiga bulan sejak dibeli dari gerai terkenal di pusat perbelanjaan mewah yang terletak di pusat kota, barang yang dibangga-banggakannya itu rusak. Ujungnya sobek, perekat alasnya juga lepas. Dengan wajah cemberut ia bersungut. Memaki benda yang membuatnya kecewa. Padahal, ia sudah terlanjur jumawa. Memamerkannya ke setiap orang yang ditemuinya. Namun, apa lacur, sepatu modis nan mahal itu tak peduli. Segala puji yang dihamburkan si kawan terhadapnya tak berbalas. Nyatanya harga tak sesuai mutu. Pilihannya keliru. Ia pun malu.

Dalam kontestasi perebutan jabatan publik melalui Pemilu, kandidat mewakili kognisi dan karakter para pemilihnya. Keduanya bersekutu atas dasar kesamaan itu. Tidak hanya visi dan pemikiran, tetapi juga perilaku dan sifat. Kaum liberal cenderung mendukung kandidat bergagasan liberal, begitupun kelompok konservatif memberikan suaranya untuk calon berkarakter konservatif. Mengayun di antara keduanya adalah para pemilih yang pragmatik dan oportunistik, yaitu mereka yang menentukan pilihan berdasarkan keuntungan materi atau money politics.

Baca Juga

Keberhasilan kandidat pilihan akan menjadi kebanggaan. Sebaliknya, kegagalannya menjadi cela. Atas pencapaian kandidat, pemilih menerima konsekuensi. Ia bisa ikut menikmati kebanggaan, namun dapat pula menanggung cela dengan kadar probabilitas yang sama.

Para pejabat politik yang mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan memiliki tanggung jawab untuk mengukir prestasi dan memaksimalkan kinerja. Dengannya tergantung dua nasib sekaligus, yaitu terpuja atau terhina pada akhirnya. Celakanya, takdir tersebut tidak hanya melekat pada diri si pejabat, tetapi juga para pemilihnya.

Mengikuti logika tersebut, maka drama skandal yang melibatkan pejabat politik yang terjadi akhir-akhir ini tak bisa dilepaskan dari konsekuensi. Perilaku ganjil pejabat politik yang menghina nalar sehat publik tidak hanya membuat malu pelakunya, tetapi juga (seharusnya) pemilihnya. Dalam situasi yang demikian, maka selain institusi yang menaungi pelaku sebagai pihak yang paling berhak melakukan evaluasi, para pemilih pejabat pelaku drama skandal politik dan hukum itu juga sepatutnya melakukan segala upaya yang dimungkinkan dalam sistem politik demokratis untuk meminta pertanggungjawaban politik. Setidaknya, para pemilih itu mendukung upaya yang dilakukan berbagai pihak agar drama yang menggelikan itu segera diakhiri. Jalan ceritanya terlalu membingungkan. Genre-nya bukan parodi, tetapi mengapa semua orang tertawa? Padahal yang terjadi adalah tragedi.


#Semburat
#Parodi Politik
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID